Perekonomian Thailand

SISTEM PEREKONOMIAN THAILAND

Pada bulan Juli 1997, krisis moneter pertama-tama meletus di Thailand, kemudian menjalar dengan cepat mempengaruhi sejumlah besar negara dan daerah di Asia. Krisis ini adalah krisis ekonomi yang melanda di kawasan Asia untuk pertama kalinya. Krisis ini disulut oleh keputusan pemerintahan PM Chavalith Yongchaiyud untuk mengambangkan nilai tukar bath Thailand terhadap mata uang dollar AS pada tanggal 2 Juli 1997. Kebijakan ini adalah refleksi dari ketidakmampuan pemerintahan PM Chavalith dalam mencegah dan mengatasi krisis ekonomi secara ekonomis dan politis.

Terjadinya krisis ekonomi Thailand telah menggambarkan bahwa terjadinya krisis ekonomi diawali oleh pembentukan Bangkok International Banking Facillities (BIBIF) pada tahun 1993. Krisis itu juga diawali oleh sikap pengabaian terhadap berbagai gejala krisis ekonomi yang telah terjadi sejak awal 1997. Berbagai kelemahan kebijakan ekonomi memicu timbulnya banyak masalah seperti semakin berkurangnya pemasukan dari sektor ekspor,booming sektor property, semakin tingginya hutang luar negeri dari pihak swasta domestik. Tidak hanya itu saja. Timbul juga masalah semakin naiknya nilai riil mata uang bath terhadap dollar AS, masalah defisit neraca perdagangan serta banyaknya non performing loans (NPLs) di sektor perbankan.

Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari Krisis Finansial Asia pada 1997-1998 banyak tergantung permintaan luar dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya.

Pemerintahan Thaksin yang mulai menjabat pada Februari 2001 dengan maksud menstimulasi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan Thailand kepada perdagangan dan investasi asing. Sejak itu, administrasi Thaksin telah memperbaiki pesan ekonominya dengan mengambil ekonomi "jalur ganda" yang menggabungkan stimulan domestik dengan promosi tradisional Thailand tentang pasar terbuka dan investasi asing. Ekspor yang lemah menahan pertumbuhan PDB pada 2001 hingga 1,9%. Namun pada 2002-3 stimulan domestik dan kembalinya ekspor menambah performa yang semakin baik, dengan pertumbuhan PDB pada 5,3% dan 6,3%.

Sebelum krisis finasial, ekonomi Thai memiliki pertumbuhan ekonomi produksi yang bagus -- dengan rata-rata 9,4% untuk dekade sampai 1996. Tenaga kerja dan sumber daya yang lumayan banyak, konsevatis fiskal, kebijakan investasi asing terbuka, dan pendorongan sektor swasta merupakan dasar dari sukses ekonomi pada tahun-tahun sampai pada 1997. Ekonominya intinya sebuah sistem perusahaan-bebas. Beberapa jasa, seperti pembangkit listrik, transportasi, dan komunikasi, dimiliki dan dioperasikan negara, tetapi pemerintah sedang mempertimbangkan menswastakan mereka pada awal krisis finansial.

Pemerintah Kerajaan Thailand menyambut investasi asing, dan investor yang bisa memenuhi beberapa persyaratan dapat mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand. Untuk menarik investasi asing lainnya, pemerintah telah memodifikasi peraturan investasinya.

Gerakan serikat buruh tetap lemah dan terpecah-pecah di Thailand. Hanya 3% dari seluruh angkatan kerja tergabung dalam serikat buruh. Pada tahun 2000, Undang-undang Hubungan Kerja-Perusahaan Negara (SELRA) disahkan, hingga memberikan para pegawai sektor publik hak-hak yang sama dengan mereka yang bekerja di sektor swasta, termasuk hak untuk bergabung dengan serikat buruh.

Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat.

Krisis finansial Asia 1997 adalah krisis finansial yang dimulai pada bulan Juli 1997 di Thailand, dan memengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia, sebagian Macan Asia Timur. Peristiwa ini juga sering disebut krisis moneter ("krismon") di Indonesia.
Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara yang paling parah terkena dampak krisis ini. Hong Kong, Malaysia, dan Filipina juga terpengaruh. Daratan Tiongkok, Taiwan, dan Singapura hampir tidak terpengaruh. Jepang tidak terpengaruh banyak tapi mengalami kesulitan ekonomi jangka panjang.

Dari 1985 sampai 1995, Ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada tanggal 14-15 Mei 1997, mata uang baht, terpukul oleh serangan spekulasi besar. Pada tanggal 30 Juni, Perdana Mentri Chavalit Yonchaiyudh berkata bahwa dia tidak akan mendevaluasi baht, tetapi administrasi Thailand akhirnya mengambangkan mata uang lokal tersebut pada 2 Juli.
Pada 1996, "dana hedge" Amerika telah menjual $400 juta mata uang Thai. Dari 1985 sampai 2 Juli 1997, baht dipatok pada 25 kepada dolar AS. Baht jatuh tajam dan hilang setengah harganya. Baht 1997. Finance One, perusahaan keuangan Thailand terbesar bangkrut. Pada 11 Agustus, IMF membuka paket penyelamatan dengan lebih dari 16 miliar dolar AS (kira-kira 160 trilyun Rupiah). Pada 20 Agustus IMF menyetujui, paket "bailout" sebesar 3,9 miliar dolar AS.

Pertumbuhan Ekonomi Thailand

Thailand yang merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia tenggara. Yang dimana Negara – Negara yang ada di dalam kawasan Asia tenggara merupakan Negara – Negara yang termasuk Negara – Negara ketiga yaitu Negara yang termasuk kedalam Negara berkembang. Thailand merupakan berbatasan langsung dengan Myanmar, laos, dan kambola

Pendapatan perkapita Thailand pada tahun 2004, mencapai US$8.400,  yang diperoleh oleh dai sector pertanian, industry dan pariwisata, yang dimana pada tahun 1997 Thailand terkena krisis ekonomi.namun, sepuluh tahun kemudian perekonomian Thailand kembali  bangkit dan menjadi salah satu Negara yang ada di wilayah Asia Tenggara yang bias bangkit dari krisisnya.

Keberhasilan perbaiakn ekonomi Thailand dalam mewujudkan struktur ekonomi yang stabil dipengaruhi oleh dual track strategy yang dicanangkan pemerintah (leenabanchong dan panyassavatsut,2001). Strategi pertama adalah mengembalikkan pertumbuhan ekonomi untuk memulihkan kesejahteraan. Strategi kedua adalah menciptakan stabilitas dan sustainbilitas pertumbuhan ekonomi. Menurut Nimmanahaeminda, langkah – langkah Thailand dalam mewujudkan kedua tujuan diatas adalah sebagai berikut  :

1. stimulus fiscal berupa peningkatan deficit anggaran untuk infrastruktur dari 1% menjadi 5%

2. pengurangan pajak dan pemotongan tariff serta pemebentukkan jarring pengamana social

3. stabilisasi dengan pemupukan cadangan devisa serta penguatan sector keuangan melalui prinsip prudential

4. reformasi structural.

Thailand yang merupakan salah satu Negara di wilayah Asia Tenggara yang sarat akan konflik, namun  konflik – konflik tersebut  justru tidak mengganggu kebangkitan kembali perekonomian Thailand yang sedang bangkit dari krisis ekonomi. Hal ini terbukti, dengan Thailand menjadi ladang penanaman saham bagi para pemegang saham. Investasi langsung asing di Thailand telah mengambil pada beberapa tahun terakhir dengan munculnya sejumlah perusahaan internasional di negara Asia Tenggara. Fisher & Paykel. Yang merupakan perusahaan pengering terbesar dan pembuat mesin cuci di Selandia Baru, telah berinvestasi di Thailand. Arcelor-Mittal, yang merupakan salah satu perusahaan baja terkemuka dunia, telah memutuskan untuk berinvestasi di Thailand. Namun, permasalahan yang terkait dengan biaya usaha di Thailand telah membuat mereka mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Tata Motors, salah satu perusahaan mobil yang paling dihormati dan merupakan bagian dari Tata Group Perusahaan juga telah di langsung menuju investor bersedia untuk menaruh uang mereka di Thailand. Tata Motors telah memimpin pada dasarnya diambil dari raksasa industri otomotif – General Motors dan Honda.

Ibarat sebuah perusahaan, sebuah negara harus bersaing dengan negara-negara lain guna memenangi kompetisi perekonomian. Sejarah daya saing setua keberadaan komunitas-komunitas yang kemudian membentuk kelompok lebih besar kemudian disebut bangsa. Peperangan antarkomunitas, antarbangsa adalah salah satu bentuk daya saing paling awal. Untuk meningkatkan kesejahteraan, suatu komunitas atau bangsa menyerbu komunitas atau bangsa lain, merebut wilayah dan penduduknya. Peperangan ini bisa ditarik jauh ke depan dan inilah yang dicatat sejarah sebagai zaman kolonial, ketika bangsa Eropa menjajah kawasan Asia-Pasifik dan Afrika.

Berkembangnya peradaban dunia, kemudian, mengubah perang sebagai kekuatan daya saing dalam kaitan perekonomian dalam bentuk lain. Akhirnya, para pakar daya saing berhasil merumuskan unsur-unsur daya saing yang menjadi pegangan hingga sekarang. Salah satu rumusan yang paling diterima secara global datang dari Institut for Management Development (IMD). Itulah sebuah lembaga pendidikan bisnis berkedudukan di Swiss, didirikan pada awal 1990. Setiap tahun IMD menerbitkan buku laporan tentang naik-turunnya daya saing negara-negara di dunia.

Namun, dibalik kesuksesan bangkitnya ekonomi Thailand dari keterpurukkan krisis ekonomi yang melanda Negara itu, Thailand merupakan suatu Negara yang sering terjadi konflik internal yang sangat mencekam. Situasi ini  sangat dikhawatirkan pemerintah Thailand saat itu karena ditakutkan investor – i nvestor asing tersebut menarik semua investasinya dari Thailand yang diakibatkan sering terjadinya konflik internal. Namun, pemerintah saat itu telah salah persepsi dikarenakan walaupun konflik itu terjadi dimana – mana dalam kawasan Thailand, investasi – invsetasi dari investor asing saat itu sangat mengalir deras dan  mampu membuat Thailand mampu bangkit lagi dari keterpurukkan. Dan perekenomian Thailand saat tiumeruapakan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat seAsia Tenggara.

Bila dikaitkan konflik yang ada di Thailand tidak mempengaruhi perkembangan perekonomian Thailand dari tahun 1997 samapai dengan 2007 dengan teori – teori pembangunan,  dalam hal ini, teori yang dipakai  untuk menganalisis itu semua, awalnya kami memakai teori dependensi. Yang dimana tahiland sangat bergantung dengan Jepang dalam membangun perekonomiannya.

Teori dependensi perspektif atau teori ketergantungan. yang mencoba menjelaskan fenomena pembangunan di Dunia Ketiga. Negara-negara Dunia Ketiga, yang banyak sebagai negara bekas jajahan, ternyata, secara tidak sehat ,masih bergantung pada negara-negara maju bekas penjajahnya. Teori ketergantungan merupakan hasil analisis terhadap teori modernisasi. Teori ketergantungan lahir dari hasil kritikan terhadap teori pembangunan sebelumnya. Negara berkembang terlalu lambat melaksanakan pembangunan, maka diperlukan intervensi eksternal dengan penyediaan fasilitas penunjang dari negara maju. Kemudian diperkenalkan teori baru bagi pembangunan, yaitu teori sistem dunia yang merupakan reaksi atas teori dependensi. Teori ini digagas Wallerstein, yang telah menjadi realitas sekarang bahwa sistem perekonomian dunia yang muncul sebagai kekuatan yang menggerakkan negara-negara di seluruh dunia, tidak lain adalah sistem kapitalisme global.

Dalam teori sistem dunia ada 3 strategi bagi terjadinya peningkatan ekonomi negara-negara di dunia. Yakni, pertama, negara merebut kesempatan yang datang, terutama dengan memanfaatkan peluang bidang ekonomi. Kedua, negara bekerjasasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Ketiga, kebijaksanaan negara untuk memandirikan negara, terutama, dalam bidang ekonomi.

Ekonomi Thailand Di Tengah Gejolak Politik Dalam Negeri

Indonesia (250 juta orang) dan Thailand (65 juta orang) adalah dua negara yang segolongan dalam perekonomian: sama-sama negara berkembang, mantan macan Asia pada tahun 1990an, pernah mengalami krisis mata uang, sama-sama berada di jalur demokrasi walau dengan gaya berbeda, dan kini sama-sama ingin menjadi negara maju berikutnya setelah tertinggal dari Malaysia (26 juta orang) apalagi Singapura (4,5 juta orang). Lihat Tabel 1. Thailand bersama Indonesia juga sama-sama menempati posisi terburuk kedua dalam peringkat korupsi di Asia (survei PERC 2007).

Tabel 1. PDB/kapita 4 Negara ASEAN (US Dolar)
Tahun Singapura Malaysia Thailand Indonesia
2001 20,897 3,746 1,863 775
2002 21,251 3,974 2,027 932
2003 21,974 4,254 2,263 1,092
2004 25,161 4,753 2,539 1,150
2005 26,997 5,159 2,749 1,263
Sumber: UN Statistics, 2007

Di tengah upaya memacu pertumbuhan ekonominya, Thailand menghadapi perubahan politik dalam negeri. Dua hal ini, ekonomi dan politik, saling berkaitan dan memberi pengaruh yang luas pada tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Makalah ini membahas perkembangan ekonomi Thailand, dengan fokus pada upaya pemerintah Thailand mengatasi krisis moneter tahun 1997, outlook perkembangan ekonomi setelah pergantian pemerintahan, hubungan ekonomi luar negeri dan program-program menarik yang dapat menjadi pembelajaran bagi pengambil kebijakan bidang ekonomi di Indonesia.

THAILAND SETELAH KRISIS 1997
Dalam upaya mengakhiri krisis mata uang tahun 1997, Thailand sejak awal telah berupaya meningkatkan ekspornya. Pertumbuhan ekspor tahun 2002 Thailand tercatat sudah mengalami kenaikan sebesar 2,8%. Ekspor mengkontribusi sekitar 60% dari total nilai PDB Thailand, sehingga pertumbuhan ekonomi Thailand turut terangkat cepat. Pada tahun itu juga Thailand telah membayar lunas utangnya sebesar 17 miliar USD ke IMF. Pertimbangannya, Thailand tidak ingin terbebani bunga pinjaman dari IMF yang sekitar 2,9% per tahun. Alasan lain adalah bahwa perekonomian Thailand semakin tumbuh mantap dan investasi asing sudah berdatangan, sehingga tidak memerlukan bantuan dana IMF.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Thailand mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaannya. Anggaran defisit pemerintahan Thailand pada tahun 2002 sekitar 3,4%, sengaja ditingkatkan dari 0,8% pada tahun 2001. Kebijakan ekspansif sektor fiskal itu memungkinkan permintaan domestik pada perekonomian Thailand meningkat, karena porsi belanja modal lebih tinggi daripada belanja untuk keperluan lain, dan belanja modal itu lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan prasarana yang menyerap lapangan kerja banyak sehingga mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk termasuk petani yang produknya mengalami peningkatan permintaan.

Hanya empat tahun setelah krisis, Thailand telah berada di urutan ke-5 dari 10 besar negara di Asia Pasifik yang menerima aliran investasi asing langsung terbanyak, setelah Cina, Hongkong, Singapura, dan Taiwan. Saat itu, Thailand menerima aliran FDI masuk sebesar 3,8 miliar USD, cukup signifikan untuk mengembalikan perekonomian Thailand seperti sebelum krisis. Namun laju ekonomi Thailand kemudian melambat. Seperti halnya Indonesia, pertumbuhan ekonomi Thailand sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak. Harga BBM meningkatkan inflasi dan suku bunga. Tahun 2006 ekonomi Thailand mencatat pertumbuhan sekitar 4,2% tidak jauh berbeda dengan 4,5% pada tahun 2005. Pertumbuhan ini adalah yang paling lambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

DRAMA POLITIK THAILAND
Thailand adalah negara yang sudah terbiasa dengan perubahan pemerintahan. Kudeta pertama di Thailand dilakukan oleh perwira-perwira Thai pada tahun 1932, yang mengakhiri sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Sejak itu percobaan kudeta terjadi sebanyak 17 kali sampai tahun 1991. Pada tahun itu Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan PM Chatchai Choonhavan karena krisis politik sebelumnya telah menyebabkan ketidakstabilan jalannya pemerintahan. Sejak itu militer berusaha menjaga jarak dengan hiruk pikuk sektor politik. Namun kudeta tahun 1991 itu ternyata hanya tercatat sebagai kudeta terakhir pada abad ke-20.

Pada awal tahun 2006 Thailand mengalami keonaran politik cukup ramai. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja PM Thaksin Shinawatra disulut oleh kebijakan penjualan 49% saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual hanya dua hari setelah Pemerintah mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25% menjadi 49%. Pelaksanaan tender itu oleh masyarakat dinilai bernuansa KKN. Sejak itu rakyat Thailand berulang kali mengecam PM Thaksin Shinawatra. Gelombang aksi unjuk rasa besar menyebabkan pengunduran diri PM Thaksin pada bulan April 2005. Namun, tidak lama kemudian Thaksin Shinawatra menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya PM Thaksin Shinawatra, situasi politik di Thailand mengalami ketidakpastian terus menerus. Berbagai persoalan mulai dari investasi yang tersendat hingga kasus korupsi dan narkoba menjadi penyebab masalah pokok ekonomi dan politik di Thailand.

Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Reformasi Demokrasi mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan PM Thaksin Shinawatra. Sejumlah alasan bagi dilancarkannya kudeta tersebut a.l. meluasnya perpecahan di dalam negeri dan masalah dalam pemerintah yang dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat, tuduhan korupsi, dan penyelewengan kekuasaan. Militer kemudian menetapkan keadaan darurat perang, membekukan konstitusi 1997, membubarkan parlemen dan Mahkamah Agung. Kudeta ini mengagetkan banyak pengamat politik asing.

PRAKARSA STRATEGIS YANG MENGEJUTKAN
Pengaruh ekonomi dunia dan reaksi spontan pemerintah juga menimbulkan goncangan ekonomi Thailand pada akhir tahun 2006. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2006, muncul outlook bahwa The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya karena laju inflasi tahunan menurun dari 3,82% (Agustus 2006) ke 1,31% (Oktober 2006). Sementara itu, Bank Sentral Eropa baru saja menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin ke level 3,5% karena inflasi yang tinggi. Ekspektasi akan terjadinya penurunan suku bunga di AS di tengah semakin tingginya suku bunga di Eropa menyebabkan Dolar AS melemah terhadap Euro dan sebagian besar mata uang dunia. Ini menyebabkan Baht juga mengalami penguatan dari 37,6 per Dolar AS di awal bulan Oktober 2006, menjadi 35,1 per Dolar AS pada tanggal 18 Desember 2006.

Dalam waktu kurang dari tiga bulan nilai Baht mengalami penguatan sebesar 6,4%. Penguatan ini lebih cepat dari penguatan mata uang negara lain. Penguatan Baht yang terlalu cepat ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup mendalam. Baht yang terlalu kuat akan mengurangi daya saing produk-produk Thailand di pasar dunia. Jika hal ini dibiarkan terus, maka Baht akan melampaui nilai fundamentalnya. Koreksinya dikhawatirkan akan dapat menimbulkan ketidakstabilan di pasar mata uang.

Bank of Thailand (BoT) kemudian membuat sejumlah kebijakan. Pada Desember 2006, BoT mengharuskan perbankan memberlakukan ketentuan bahwa 30% dari deposito mata uang luar negeri akan bebas bunga selama satu tahun. Kebijakan itu untuk mencegah investor berspekulasi terhadap Baht. Para investor yang ingin menarik investasi dalam waktu kurang dari satu tahun diharuskan membayar penalti sebesar 33% dari jumlah yang diinvestasikan. Peraturan yang berlaku juga mengharuskan investasi dilindungnilaikan terhadap perubahan mata uang selama 12 bulan dan aliran investasi jangka pendek harus dihedge sepanjang umur investasi tersebut. Kebijakan pemerintah lain adalah investor asing harus mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi maksimal 50% (sebelumnya tidak dibatasi) di perusahaan domestik dalam tempo paling lambat dua tahun. Saat ini terdapat 14.000 perusahaan asing yang telah menanamkan modalnya di Thailand. Jika mereka harus mendivestasi sahamnya, investor domestik belum tentu dapat menyerap saham yang akan dilepas. Kemungkinan ini menyebabkan banyak kalangan meragukan stabilitas ekonomi Thailand. Bisa jadi Thailand kembali memicu krisis finansial di Asia.

Kebijakan itu juga tidak memerhatikan dampak negatif terhadap pasar modal. Akibatnya, kebijakan kapital kontrol yang diambil tidak hanya membuat Baht berhenti menguat, tetapi juga membuat bursa saham di Thailand terkoreksi dengan tajam. Reaksi para pemodal adalah menarik dananya sehingga Baht melemah, seperti yang diharapkan pemerintah. Pelemahan itu diikuti merosotnya indeks SET yang mengalami koreksi 15%, level terburuk selama 16 tahun terakhir. Efek domino terasa di negara-negara Asia lain. Pengendalian modal itu telah memindahkan dana dari pasar modal senilai 23 miliar USD ke luar negeri. Menghadapi kenyataan itu, Menteri Keuangan Thailand kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengecualikan keperluan untuk transaksi saham dari kebijakan pengendalian modal tersebut. Pembatalan kebijakan capital control itu telah dapat menenangkan kembali investor di pasar modal. Bursa saham Thailand pun kembali mengalami penguatan. Kebijakan BoT tidak sepenuhnya gagal karena tujuan untuk mencegah penguatan Baht yang berlebihan dapat dinilai cukup berhasil. Bagaimanapun, BoT sudah mengirim pesan dengan tegas ke pasar bahwa ia tidak menginginkan Baht yang terlalu kuat.

Saat ini gejolak Baht dan bursa saham Thailand sudah tenang. Kekhawatiran terjadinya krisis moneter jilid 2 tidak terbukti. Bursa regional kembali bangkit setelah Filipina, Malaysia dan Indonesia menegaskan tidak akan mengeluarkan kebijakan serupa. Indeks harga saham di Asia kemudian merangkak naik kembali. Walaupun sempat menimbulkan kepanikan sesaat di negara-negara tetangga, namun keterpurukan pasar saham di Thailand sebetulnya memberi berkah bagi mereka.

PERKIRAAN EKONOMI 2007
Tahun 2007 ini pertumbuhan ekonomi Thailand diperkirakan akan berada pada kisaran 5–6%. Kinerja ini tergantung pada produktivitas ekonomi, daya saing komoditas ekspor, dan jadi tidaknya pembangunan beberapa megaproyek, dan ada tidaknya kemajuan dalam reformasi struktural. APBN ditetapkan sebesar 1.48 triliun Baht. Utang negara dibatasi tidak lebih dari 50% PDB, kebijakan ini diumumkan secara luas kepada publik sehingga masyarakat dapat ikut mengontrolnya. Pembayaran utang sebanyak 16% dari pengeluaran APBN, sehingga tersedia cukup banyak anggaran untuk membangun negara.

Penghapusan subsidi BBM pada tahun 2005 dan program-program penghematan energi akan mengurangi besarnya impor BBM tahun ini. Pertumbuhan ekspor diramalkan sebesar 15.3%, hampir sama dengan tahun 2006. Elektronika, komponen komputer, mobil, dan produk pertanian merupakan komoditas ekspor utama Thailand. Ekspor jasa, utamanya pariwisata, dipastikan akan terus menguat sejak bencana tsunami tahun 2004. Defisit neraca perdagangan akan sekitar $ 4.6 billion–4.9 billion atau 2.5% dari PDB. Defisit ini tidak akan menjadi masalah jika ekonomi berada di jalur pertumbuhan tinggi, dengan ekspor yang terus mendatangkan Dolar ke dalam negeri.

Strategi peningkatan ekspor dilakukan secara bersamaan dengan strategi peningkatan permintaan domestik. Permintaan domestik didorong dengan a.l. program pembangunan prasarana pedesaan yang menunjukkan multiplier effect yang tinggi. Dana untuk pembangunan lebih dari 30,000 desa telah ditingkatkan dari 9.4 triliun Baht (2005) menjadi 19 triliun Baht (2006). Tampak bahwa kebijakan alokasi anggaran pemerintah tidak menganut sistem perubahan yang pro rata.

Karena modal swasta domestik yang diperlukan untuk mengurangi tekanan pada keuangan pemerintah terbatas, maka keikutsertaan swasta asing dalam pembangunan didorong dengan public-private partnership. Pengutamaan pembiayaan untuk infrastruktur fisik menuntut peningkatan kapasitas SDM. Studi Bank Dunia mengenai iklim investasi Thailand menemukan bahwa keterbatasan SDM adalah cukup signifikan di Thailand. Pengeluaran untuk tenaga kerja menyedot sekitar 15% dari rata-rata biaya produksi. Jika kemampuan SDM dapat ditingkatkan maka biaya produksi dapat ditekan.

Agar investasi asing meningkat, Pemerintah Thailand menawarkan insentif pajak untuk reinvestasi selama 3 tahun, dan memberikan insentif untuk perusahaan eksisting jika melakukan proses peningkatan nilai tambah pada produk mentahnya, seperti melakukan pengolahan hasil pertanian.

Thailand menjadikan program privatisasi sebagai salah satu bentuk reformasi strukturalnya. Privatisasi BUMN dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menambah penerimaan pemerintah, sekaligus untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Master plan privatisasi telah membuat garis besar dan komisi provatisasi juga telah bekerja untuk mengatur, menerapkan, dan mengaudit proses penjualan BUMN. BUMN yang akan diprivatisasi antara lain maskapai penerbangan dan perusahaan minyak. Meletakkan program privatisasi kembali pada jalurnya akan mendorong pertumbuhan pasar modal, membantu pembiayaan investasi infrastruktur, dan meningkatkan kepercayaan investor. PMA diharapkan akan datang dalam jumlah yang lebih banyak, dan ini berarti menambah lapangan kerja.

Namun program privatisasi terhambat oleh protes dari serikat buruh yang khawatir akan terjadi gelombang PHK. Lembaga konsumen juga cenderung anti privatisasi karena harga produk-produk dapat menjadi lebih mahal setelah privatisasi walau biasanya menurun terlebih dahulu. Privatisasi juga terganjal oleh belum adanya peraturan atau keputusan penting, seperti berapa penerimaan negara yang wajar dari penjualan suatu BUMN. Rakyat Thailand tentu tidak ingin BUMN yang ada dijual murah kepada pembeli yang biasanya dari luar negeri.

Selama ini tingkat inflasi Thailand dapat dipertahankan menjadi rata-rata satu dijit angka. Tekanan inflasi tahun ini diduga akan berkurang sejalan dengan kebijakan moneter ketat yang akan memperlambat hasrat belanja konsumen, yang mungkin juga terpengaruh oleh ketidak-pastian dalam sektor politik. Kebijakan perdagangan pemerintah Thailand yang utama adalah secara bertahap mengendalikan kenaikan harga 26 barang pokok dan 150 barang dan bahan bangunan yang sebelumnya dikendalikan secara ketat, untuk mengimbangi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM. Dengan cara demikian, masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan-bahan pokok dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengkompensasi kenaikan harga-harga akibat pengurangan subsidi BBM, misalnya.

Keterlambatan dalam realisasi APBN dan melunaknya hasrat belanja konsumen merupakan faktor penurun inflasi pada awal-awal tahun anggaran. Sedangkan kenaikan pendapatan petani merupakan faktor sebaliknya. Jika Departemen Perdagangan dapat mengendalikan kenaikan harga barang-barang konsumsi pada bulan-bulan berikutnya, maka tingkat inflasi akan sekitar 3-4% di 2007. Tahun 2006 yang lalu tingkat inflasi adalah 3.5%. Untuk mengendalikan inflasi, BoT mungkin dapat menaikkan tingkat suku bunga beberapa kali dalam setahun sehingga BoT rate mencapai tingkat 4-5.0% . Dengan mengendalikan faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga-harga (harga BBM, gaji dan tingkat suku bunga) yang semuanya memberi pengaruh pada biaya produksi, maka inflasi akan terjaga tetap rendah. Konsumsi swasta diharapkan akan meningkat dengan menurunnya tingkat pajak pendapatan pribadi yang diterapkan sejak Agustus 2006.

Ekspor Thailand cukup prospektif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi jika harga komoditas di pasar dunia tetap baik dan slowdown dalam perekonomian AS tidak berpengaruh banyak pada ekspor Thailand. Target ekspor Pemerintah Thailand adalah 14%. Jika ekspor tercapai seperti yang ditargetkan maka defisit neracara perdagangan pada tahun 2007 akan sekitar 2% dari PDB. Pertumbuhan PDB tergantung juga pada apakah musim kemarau panjang akan muncul lagi. Namun Departemen Pertanian telah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki sistem irigasi, yang diharapkan akan mampu mengatasi kekeringan di pedesaan. Sektor industri diharapkan tumbuh baik pada tingkat 7%, didukung a.l. oleh tingginya pertumbuhan industri permesinan, kendaraan bermotor, dan tekstil.

RESIKO KEGAGALAN
Resiko pertumbuhan ekonomi Thailand datang dari berhasil tidaknya pelaksanaan investasi megaproyek. Walaupun perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand cukup cerah tahun 2007 ini dengan kondisi fiskal yang sehat, pertumbuhan ekspor baik, dan cadangan devisa cukup banyak, namun adanya ketidak-pastian di sektor politik akan mengikis kepercayaan konsumen dan investor dalam dan luar negeri. Kemungkinan ketegangan sosial di Thailand selatan akan memberikan resiko tambahan bagi perkembangan ekonomi Thailand. Mungkinkan Thailand mengikuti jejak Indonesia dalam memecahkan masalah serupa?

Harga minyak yang meningkat dapat menyebabkan masalah baru, sebab ekonomi Thailand sangat sensitif terhadap harga BBM dunia. Penghapusan subsidi BBM pada tahun 2005 adalah langkah untuk mengurangi konsumsi BBM impor. Langkah lain adalah mempromosikan penggunaan bahan bakar nabati (BBN), seperti bio-diesel dan gas-alam untuk kendaraan. Upaya pemerintah dalam hal ini adalah a.l. mengurangi bea cukai atas produksi BBN dan mengkonversi kendaraan dinas dan taksi sehingga dapat menggunakan BBN.

Ketidakstabilan sektor politik dapat menyebabkan pelaksanaan pembangunan investasi infrastruktur juga mundur dari jadual yang ditetapkan. Ditambah dengan kemungkinan harga minyak dunia yang tinggi, maka pertumbuhan jangka pendek mungkin akan tidak sebesar yang diharapkan. Jika ini terjadi maka akan ada keterlambatan dalam pemanfaatan dana 42 miliar USD untuk infrastruktur megaproyek. Sifat pemerintahan sementara saat ini juga dikhawatirkan menyulitkan pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi realisasi APBN, implementasi kebijakan dan program, dan penundaan proyek infrastruktur lain, seperti 3 jalur subway di Bangkok yang telah menyebabkan dana sekitar 4.3 miliar USD urung mengalir ke perekonomian Thailand pada waktunya. Investasi megaproyek berpotensi menyumbang 0.5–0.7% pertumbuhan PDB setiap tahun karena ada faktor multiplier effect. Jika investasi ini batal, maka perekonomian akan tumbuh sedang-sedang saja. Kalaupun pemerintahan baru dapat dibentuk, pemerintah diduga masih harus memusatkan perhatian pada pembenahan kembali sendi-sendi pokok kenegaraan seperti amandemen konstitusi dan bukan pada berbagai masalah ekonomi.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERTENTU
Kemiripan ekonomi Thailand dan Indonesia memungkinkan kebijakan yang sama dapat diterapkan di negara lain dengan modifikasi seperlunya. Beberapa kebijakan dan progran pembangunan ekonomi Thailand yang menarik untuk diamati adalah sbb.

a. FTA dengan Jepang

Untuk meningkatkan ekspor, Thailand menjalin hubungan dagang khusus dengan Jepang melalui kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreement). Segera setelah FTA ditetapkan, sedikitnya 20 perusahaan Jepang, yang mayoritas bergerak di sektor otomotif, merencanakan menanamkan modal baru di Thailand senilai 1,15 miliar USD. Menurut Departemen Promosi Industri Thailand, total modal yang ditanamkan perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan mencapai 40 miliar Baht. Perusahaan asal Jepang merupakan penanam modal terbesar di Thailand, dengan kontribusi mencapai 43% dari total modal asing yang ditanam di negara itu. Saat ini terdapat sekitar 1.300 perusahaan Jepang yang beroperasi di Thailand yang mempekerjakan sedikitnya 50.000 karyawan lokal. Thailand telah menjadi home base bagi banyak perusahaan Jepang untuk melakukan ekspor ke negara-negara lain di samping membidik konsumen lokal. Sebagai contoh, Toyota Motor Thailand Ltd. pada bulan Maret 2007 berhasil menjual 22.813 unit dari total penjualan mobil sebanyak 56.021 unit. Isuzu berada di peringkat kedua dengan angka penjualan 13.922 unit. Produksi mobil ini melampaui produksi mobil di Indonesia. Lihat Tabel 2.

Tabel 2. Penjualan Mobil baru Thailand dan Indonesia (Unit)
T a h u n Thailand Indonesia
Okt-2005 57.399 35.112
Okt-2006 51.390 20.694
Sumber : Pusat Data Bisnis Indonesia, diolah

b. Insentf Investasi
BKPM Thailand telah menawarkan insentif kepada seluruh perusahaan yang ada di Thailand untuk penanaman modal baru. Perusahaan yang berminat mengajukan rencana investasi dan produksi kepada Badan itu. BKPM antara lain telah menyetujui rencana pengembangan mobil hemat bahan bakar. Para pengusaha harus melengkapi rencana pembangunan fasilitas produksi baru termasuk rencana memproduksi mesin dan komponen untuk mendapatkan insentif. Pengusaha juga harus membuat paling sedikit 100.000 unit mobil dalam lima tahun operasi, dan mobil yang dihasilkan harus bisa dikendarai sejauh lebih dari 20 kilometer dengan satu liter bensin saja. BKPM sebelumnya sudah mengurangi pajak impor untuk meningkatkan daya tarik investasi untuk membangun pabrik otomotif di Thailand.

c. Dukungan untuk UKM Pemerintah Thailand mendorong UKM dengan berbagai cara yang efektif. Salah satunya adalah dengan melakukan pameran dagang di berbagai negara. Sejumlah 46 perusahaan meramaikan Thailand Exhibition 2007 pada bulan Maret 2007 di Jakarta. Pameran ini diselenggarakan oleh Office of Commercial Affairs Kedubes Thailand di Jakarta mewakili Department of Export Promotion, Departemen Perdagangan Thailand. Produk yang ditampilkan pada pameran meliputi makanan dan minuman, garmen dan tekstil, aksesori, produk kesehatan dan kecantikan serta pariwisata. Mereka juga menampilkan berbagai varietas buah segar, seperti kelengkeng, rambutan, mangga hijau, mangga kuning, buah pum, apel merah mawar dan tamarin manis. Pameran dagang ini merupakan bagian penting dari program One Tampon One Product.

Pemerintah Thailand juga mendirikan BUMN nirlaba Allied Retail Trade Co. untuk melakukan pembelian barang dari pabrik kemudian menyalurkannya ke jaringan toko-toko kecil dan warung tradisional lainnya. Perbankan Thailand, tidak hanya bank-bank BUMN, mendorong pergerakan sektor riel dengan memberi kemudahan kredit bagi pengusaha toko tradisional yang memodernisasi toko masing-masing, yang dengan demikian mempunyai prospek baik untuk mengembalikan poinjaman. Toko-toko tradisional juga diberikan keringanan pajak apabila masuk ke dalam jaringan suplai barang BUMN nirlaba tersebut.

d. Penataan Zona Perdagangan Eceran
Seperti halnya Indonesia, di Thailand jumlah peritel dalam berbagai jenis berkembang pesat sejak ekonomi pulih dari krisis moneter. Sebagian besar peritel di Thailand adalah toko tradisional dan sebagian kecil (dari segi jumlah) adalah convenient store. Supermarket pernah hampir mencapai 500 toko, tetapi kemudian berkurang menjadi 438 toko (2005), sedang hipermarket tumbuh konstan mencapai 29 unit (2005). Lihat Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Peritel di Thailand (unit)
Keterangan 2003 2004 2005
Toko tradisional 273.314 278.278 282.705
Convenience store* 3.861 3.988 5.026
Supermarket 499 474 438
Hipermarket 107 120 135
Pusat perkulakan 23 29 29
Sumber : AC Nielsen, 2006

Pemerintah Thailand sangat serius menangani masalah ritel dan memberlakukan undang-undang ritel Royal Decree for Retail Act yang berisi aturan zona, jam buka, harga barang, dan jenis ritel. Dengan adanya UU tersebut maka Pemkot Bangkok Metropolitan menetapkan zona-zona perdagangan eceran. Misalnya zona barat daya, zona tenggara, dan zona timur laut ditetapkan, kemudian dengan menarik garis vertikal dan horizontal ditentukanlah zona satu, dua, tiga, empat dan lima. Setiap zona diperuntukkan bagi ritel kelompok tertentu agar tidak terjadi ketimpangan persaingan usaha, yang berakibat sekelompok pedagang ritel menurun omzetnya karena keberadaan ritel jenis lain didekatnya, seperti yang terjadi di Jakarta. Persisnya, UU Ritel itu mengatur penerapan zona atau tempat usaha satu jenis ritel, seperti hipermarket berada pada zona empat atau lima, sedangkan zona satu hingga tiga hanya diperuntukkan untuk warung tradisional, grosir dan supermarket. Aturan zona juga melarang pusat perbelanjaan atau toko berskala besar pada daerah padat arus lalu lintas

 Letak Geografis

Wilayah

Thailand yang memiliki area seluas 513.115 km2, besarnya hampir sama dengan Pulau Sumatera. Terletak diantara 6° dan 21° lintang utara dan 97° dan 106° bujur timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, di sebelah barat dengan Myanmar, di sebelah timur dengan Kamboja dan Laos, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia (dan Teluk Thailand). Jarak terjauh utara-selatannya sekitar 1500 km dan jarak terjauh timur baratnya sekitar 800 km.

Topografinya berupa tapak tanah yang dilewati oleh aliran sungai-sungai yang berliku-liku di pusat Thailand, dengan dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan di selatan kebanyakan berupa bukit-bukit.

v   

P Pusat Thailand

Daerah pusat dianggap sebagai jantungnya negara Thailand. Pada dasarnya daerah ini berupa tapak tanah yang dilewati oleh Sungai Chao Phaya. Daerah ini merupakan daerah yang paling subur sehingga dikembangkan proyek irigasi serta kanal, yang menjadikan daerah ini sebagai penghasil utama beras. Daerah ini juga merupakan daerah yang padat penduduknya, dengan ibukota Bangkok di tengah-tengahnya.

v   Utara Thailand

Wilayah ini terdiri dari barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 m di bawah permukaan laut, serta lembah Ping, Wang, Yom dan sungai Nan. Sebagian besar daerah pegunungan ini berupa hutan hujan tropis, yang banyak menghasilkan kayu-kayu bermutu seperti kayu jati. Tetapi pohon-pohon mulai banyak ditebangi, sehingga pemerintah menjatuhkan hukuman bagi yang menebang secara liar. Doi Inthanon yang memiliki ketinggian 2.595m merupakan daerah tertinggi di barat laut Thailand. Dahulu di wilayah Indocina terdapat tiga kerajaan Thai yang pertama yang terletak di sebelah utara Thailand, yaitu Sukhothai, Chiang Mai dan Chiang Saen. Kota terbesar kedua di Thailand adalah Chiang Mai yang terletak di daerah utara. Wilayah paling utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle (segitiga emas), salah satu penghasil opium terbesar di dunia.

v  Timur Laut Thailand

  Wilayah ini terdiri dari dataran tinggi yang disebut Dataran Tinggi Khorat dengan ketinggian rata-rata 200m. Tanah di daerah ini kurang subur, berpasir dan jarang turun hujan, kecuali pada saat musim hujan dari bulan Juni sampai Oktober. Sehingga daerah ini memiliki sedikit daerah pertaniannya, karena banyak wilayahnya yang berupa padang rumput dan semak belukar. Wilayah timur laut ini merupakan wilayah yang pembangunannya lambat dan kurang dikenal.

v 

      Pantai Timur

Secara geografis, wilayah ini terletak di sepanjang bagian paling selatan dari timur laut Thailand dan tidak terpisah dengan bagian timur laut Thailand tersebut. Secara administratif, wilayah ini berdiri sendiri. Tetapi secara geografis, wilayah ini memang masuk dalam wilayah timur laut Thailand. Wilayah ini terkenal sebagai wilayah terkaya kedua setelah pusat Thailand. Perindustrian Pantai Timur berkembang dengan baik dan memiliki prasarana pariwisata yang lengkap. Daerah ini terkenal sebagai penghasil buah durian dan mangga, dan juga penghasil batu-batuan (batu delima dan batu safir).

v  Selatan Thailand 

   Sebagian wilayah selatannya merupakan Malay Peninsula, dimana topografinya berupa pegunungan dengan tanah teras. Wilayah ini sedang mengembangkan wilayahnya sebagai daerah pariwisata. Wilayah ini juga menghasilkan kekayaan alam yang paling penting, yaitu timah dan karet.

 Batas Wilayah  

berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat.                                                                                               

     Bentang Alam 

Secara geografis, Thailand terbagi enam:

Bagian Utara

perbukitan di utara di mana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim dinginnya cukup baik untuk tanaman seperti strawberry dan peach; 

Plateau  Timur   di timur laut

berbatasan dengan Sungai Mekong;  dataran tengah yang sangat subur; daerah pantai di timur dengan resor-resor musim panas di atas hamparan pasir putih;

Dataran Tengah yang  sangat subur

Dinegara Thailand ini  terdapat dataran yang sangat subur dan termasuk salah satu Bentang Alama di Ngra Thailand ini

Pantai Timur dan Pasir Putih

Thailand mempuanyai bentang alam yang sangat indah yaitu di daerah Timur memiliki pantai dan pasir putih. Bila musim panas datang pantai tersebut di hiasi resor-resor di hamparan pasir putih.

pegunungan dan lembah di barat;

daerah selatan yang sangat cantik.

 Pegunungan

 Pegunungan yang penting : Doi Inthanon 2,595m, Doi Pha Ham Pok 2,297m, Doi Luang 2,195m, Doi Suthep 2,185m dan Doi Pha Cho 2,024m.

 Sungai

Sungai yang paling penting adalah :

Di pusat Thailand : Chao Phaya (365km) dan Pasak (513km).

Di timur laut : Mekong (4335km, hanya sebagian di Thailand), Chi (442km), Mun (673km).

Di utara : Ping (590km), Wang (335km), Yom (555km), Nan (672km).

Di barat dan selatan : Maeklong (140km), Petchburi (170km), Tapi (214km), Pattani (165km).

 Iklim

Ada tiga musim di Thailand (kecuali di bagian selatan), yaitu musim dingin, musim panas, dan musim hujan.

Musim dingin dimulai dari bulan Nopember sampai Februari. Suhu rata-rata pada bulan Desember adalah 26° C (78° F) di Bangkok, 22° C (71° F) di Chiang Mai dan 27° C (80° F) di Songkhla.

Musim panas dimulai dari bulan Maret sampai Mei. Suhu rata-rata pada bulan Maret 29° C (85° F) di Bangkok, 23° C (74° F) di Chiang Mai dan 28° C (82° F) di Songkhla. Suhu rata-rata dapat mencapai 2°-3° C (4°- 6° F) pada pertengahan atau akhir bulan Mei di Bangkok dan wilayah utara. Tetapi di daerah selatan tidak terjadi perubahan.

Musim hujan dimulai dari bulan Juni hingga Oktober. Suhu rata-rata pada bulan September adalah 28° C (82° F) di Bangkok, 27° C (80° F) di Chiang Mai dan 28° C (82° F) di Songkhla. Rata-rata curah hujan di bulan Maret adalah 3cm (1.2in) di Bangkok, 2cm (0.8in) di Chiang Mai, 6cm (2.4in) di Songkhla.

Rata-rata curah hujan di bulan Juni adalah 17cm (6.7in) di Bangkok, 15cm (5.7in) di Chiang Mai, 10cm (4in) di Songkhla.

Rata-rata curah hujan di bulan September adalah 31cm (12in) di Bangkok, 29cm (11.4in) di Chiang Mai, 11cm (4.1in) di Songkhla.

Rata-rata curah hujan di bulan Desember adalah 1cm (0.3in) di Bangkok, 1cm (0.3in) di Chiang Mai, 44cm (17.2in) di Songkhla.

Rata-rata curah hujan tiap tahun di Bangkok adalah 140cm (56in).

Loei yang terletak di wilayah timur laut merupakan daerah yang paling dingin di Thailand. Pada malam bulan Januari, suhu di pegunungannya dapat turun hingga di bawah 0° C.

AKTIVITAS EKONOMI

Mata Pencaharian

Mata Pencaharian penduduk  Thailand sebagian besar adalah bertani  (Agralis) hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras dikawasan Asia Tenggara.  Hasil Tambang yang utama adalah timah dan mangaan Pariwisata Merupakan sumber Penghasilan Devisa yang besar bagi Tahiland.

Mata Uang                             : Bath

Hasil Pertanian     : Beras, Karet, Jagung, tapioca, Gula, Rami, Kelapa,

Hasil tambang       : Antimonium, Timah, Besi, Manggan

Hasil Industri         : Elekteronik, Berlian, Pakian, dan Teksti

Paendapatan Percapita : $ 2750 (2005) 

 Income Percapita

Pendapatan Perkapita US $ 2750 (2005)  Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 - rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Kerajaan Thai, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia.

Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005.

Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).

Sistem Pemerintahan

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam kerangka monarki konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun-temurun adalah kepala negara. Pengadilan independen dari eksekutif dan legislatif. Bentuk negara Thailand berbentuk Kesatuan.

Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisaph)  yang beranggotakan 150 orang.

Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen.

REFERENSI

Buku : Soekro, Shinta R.I. (2008). Bangkitnya perekonomian Asia Timur. Satu dekade setelah  krisis.

Jakarta, Bank Indonesia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand

http://adizsetiadi.blogspot.com/2013/02/makalah-negara-thailand.html

https://portaltataruang.wordpress.com/2008/11/21/ekonomi-thailand-di-tengah-gejolak-politik-dalam-negeri/