Perekonomian Thailand

SISTEM PEREKONOMIAN THAILAND

Pada bulan Juli 1997, krisis moneter pertama-tama meletus di Thailand, kemudian menjalar dengan cepat mempengaruhi sejumlah besar negara dan daerah di Asia. Krisis ini adalah krisis ekonomi yang melanda di kawasan Asia untuk pertama kalinya. Krisis ini disulut oleh keputusan pemerintahan PM Chavalith Yongchaiyud untuk mengambangkan nilai tukar bath Thailand terhadap mata uang dollar AS pada tanggal 2 Juli 1997. Kebijakan ini adalah refleksi dari ketidakmampuan pemerintahan PM Chavalith dalam mencegah dan mengatasi krisis ekonomi secara ekonomis dan politis.

Terjadinya krisis ekonomi Thailand telah menggambarkan bahwa terjadinya krisis ekonomi diawali oleh pembentukan Bangkok International Banking Facillities (BIBIF) pada tahun 1993. Krisis itu juga diawali oleh sikap pengabaian terhadap berbagai gejala krisis ekonomi yang telah terjadi sejak awal 1997. Berbagai kelemahan kebijakan ekonomi memicu timbulnya banyak masalah seperti semakin berkurangnya pemasukan dari sektor ekspor,booming sektor property, semakin tingginya hutang luar negeri dari pihak swasta domestik. Tidak hanya itu saja. Timbul juga masalah semakin naiknya nilai riil mata uang bath terhadap dollar AS, masalah defisit neraca perdagangan serta banyaknya non performing loans (NPLs) di sektor perbankan.

Ekonomi Thailand bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari Krisis Finansial Asia pada 1997-1998 banyak tergantung permintaan luar dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya.

Pemerintahan Thaksin yang mulai menjabat pada Februari 2001 dengan maksud menstimulasi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan Thailand kepada perdagangan dan investasi asing. Sejak itu, administrasi Thaksin telah memperbaiki pesan ekonominya dengan mengambil ekonomi "jalur ganda" yang menggabungkan stimulan domestik dengan promosi tradisional Thailand tentang pasar terbuka dan investasi asing. Ekspor yang lemah menahan pertumbuhan PDB pada 2001 hingga 1,9%. Namun pada 2002-3 stimulan domestik dan kembalinya ekspor menambah performa yang semakin baik, dengan pertumbuhan PDB pada 5,3% dan 6,3%.

Sebelum krisis finasial, ekonomi Thai memiliki pertumbuhan ekonomi produksi yang bagus -- dengan rata-rata 9,4% untuk dekade sampai 1996. Tenaga kerja dan sumber daya yang lumayan banyak, konsevatis fiskal, kebijakan investasi asing terbuka, dan pendorongan sektor swasta merupakan dasar dari sukses ekonomi pada tahun-tahun sampai pada 1997. Ekonominya intinya sebuah sistem perusahaan-bebas. Beberapa jasa, seperti pembangkit listrik, transportasi, dan komunikasi, dimiliki dan dioperasikan negara, tetapi pemerintah sedang mempertimbangkan menswastakan mereka pada awal krisis finansial.

Pemerintah Kerajaan Thailand menyambut investasi asing, dan investor yang bisa memenuhi beberapa persyaratan dapat mendaftar hak investasi istimewa melalui Dewan Investasi Thailand. Untuk menarik investasi asing lainnya, pemerintah telah memodifikasi peraturan investasinya.

Gerakan serikat buruh tetap lemah dan terpecah-pecah di Thailand. Hanya 3% dari seluruh angkatan kerja tergabung dalam serikat buruh. Pada tahun 2000, Undang-undang Hubungan Kerja-Perusahaan Negara (SELRA) disahkan, hingga memberikan para pegawai sektor publik hak-hak yang sama dengan mereka yang bekerja di sektor swasta, termasuk hak untuk bergabung dengan serikat buruh.

Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat.

Krisis finansial Asia 1997 adalah krisis finansial yang dimulai pada bulan Juli 1997 di Thailand, dan memengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia, sebagian Macan Asia Timur. Peristiwa ini juga sering disebut krisis moneter ("krismon") di Indonesia.
Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand adalah negara yang paling parah terkena dampak krisis ini. Hong Kong, Malaysia, dan Filipina juga terpengaruh. Daratan Tiongkok, Taiwan, dan Singapura hampir tidak terpengaruh. Jepang tidak terpengaruh banyak tapi mengalami kesulitan ekonomi jangka panjang.

Dari 1985 sampai 1995, Ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada tanggal 14-15 Mei 1997, mata uang baht, terpukul oleh serangan spekulasi besar. Pada tanggal 30 Juni, Perdana Mentri Chavalit Yonchaiyudh berkata bahwa dia tidak akan mendevaluasi baht, tetapi administrasi Thailand akhirnya mengambangkan mata uang lokal tersebut pada 2 Juli.
Pada 1996, "dana hedge" Amerika telah menjual $400 juta mata uang Thai. Dari 1985 sampai 2 Juli 1997, baht dipatok pada 25 kepada dolar AS. Baht jatuh tajam dan hilang setengah harganya. Baht 1997. Finance One, perusahaan keuangan Thailand terbesar bangkrut. Pada 11 Agustus, IMF membuka paket penyelamatan dengan lebih dari 16 miliar dolar AS (kira-kira 160 trilyun Rupiah). Pada 20 Agustus IMF menyetujui, paket "bailout" sebesar 3,9 miliar dolar AS.

Pertumbuhan Ekonomi Thailand

Thailand yang merupakan salah satu negara yang terdapat di kawasan Asia tenggara. Yang dimana Negara – Negara yang ada di dalam kawasan Asia tenggara merupakan Negara – Negara yang termasuk Negara – Negara ketiga yaitu Negara yang termasuk kedalam Negara berkembang. Thailand merupakan berbatasan langsung dengan Myanmar, laos, dan kambola

Pendapatan perkapita Thailand pada tahun 2004, mencapai US$8.400,  yang diperoleh oleh dai sector pertanian, industry dan pariwisata, yang dimana pada tahun 1997 Thailand terkena krisis ekonomi.namun, sepuluh tahun kemudian perekonomian Thailand kembali  bangkit dan menjadi salah satu Negara yang ada di wilayah Asia Tenggara yang bias bangkit dari krisisnya.

Keberhasilan perbaiakn ekonomi Thailand dalam mewujudkan struktur ekonomi yang stabil dipengaruhi oleh dual track strategy yang dicanangkan pemerintah (leenabanchong dan panyassavatsut,2001). Strategi pertama adalah mengembalikkan pertumbuhan ekonomi untuk memulihkan kesejahteraan. Strategi kedua adalah menciptakan stabilitas dan sustainbilitas pertumbuhan ekonomi. Menurut Nimmanahaeminda, langkah – langkah Thailand dalam mewujudkan kedua tujuan diatas adalah sebagai berikut  :

1. stimulus fiscal berupa peningkatan deficit anggaran untuk infrastruktur dari 1% menjadi 5%

2. pengurangan pajak dan pemotongan tariff serta pemebentukkan jarring pengamana social

3. stabilisasi dengan pemupukan cadangan devisa serta penguatan sector keuangan melalui prinsip prudential

4. reformasi structural.

Thailand yang merupakan salah satu Negara di wilayah Asia Tenggara yang sarat akan konflik, namun  konflik – konflik tersebut  justru tidak mengganggu kebangkitan kembali perekonomian Thailand yang sedang bangkit dari krisis ekonomi. Hal ini terbukti, dengan Thailand menjadi ladang penanaman saham bagi para pemegang saham. Investasi langsung asing di Thailand telah mengambil pada beberapa tahun terakhir dengan munculnya sejumlah perusahaan internasional di negara Asia Tenggara. Fisher & Paykel. Yang merupakan perusahaan pengering terbesar dan pembuat mesin cuci di Selandia Baru, telah berinvestasi di Thailand. Arcelor-Mittal, yang merupakan salah satu perusahaan baja terkemuka dunia, telah memutuskan untuk berinvestasi di Thailand. Namun, permasalahan yang terkait dengan biaya usaha di Thailand telah membuat mereka mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Tata Motors, salah satu perusahaan mobil yang paling dihormati dan merupakan bagian dari Tata Group Perusahaan juga telah di langsung menuju investor bersedia untuk menaruh uang mereka di Thailand. Tata Motors telah memimpin pada dasarnya diambil dari raksasa industri otomotif – General Motors dan Honda.

Ibarat sebuah perusahaan, sebuah negara harus bersaing dengan negara-negara lain guna memenangi kompetisi perekonomian. Sejarah daya saing setua keberadaan komunitas-komunitas yang kemudian membentuk kelompok lebih besar kemudian disebut bangsa. Peperangan antarkomunitas, antarbangsa adalah salah satu bentuk daya saing paling awal. Untuk meningkatkan kesejahteraan, suatu komunitas atau bangsa menyerbu komunitas atau bangsa lain, merebut wilayah dan penduduknya. Peperangan ini bisa ditarik jauh ke depan dan inilah yang dicatat sejarah sebagai zaman kolonial, ketika bangsa Eropa menjajah kawasan Asia-Pasifik dan Afrika.

Berkembangnya peradaban dunia, kemudian, mengubah perang sebagai kekuatan daya saing dalam kaitan perekonomian dalam bentuk lain. Akhirnya, para pakar daya saing berhasil merumuskan unsur-unsur daya saing yang menjadi pegangan hingga sekarang. Salah satu rumusan yang paling diterima secara global datang dari Institut for Management Development (IMD). Itulah sebuah lembaga pendidikan bisnis berkedudukan di Swiss, didirikan pada awal 1990. Setiap tahun IMD menerbitkan buku laporan tentang naik-turunnya daya saing negara-negara di dunia.

Namun, dibalik kesuksesan bangkitnya ekonomi Thailand dari keterpurukkan krisis ekonomi yang melanda Negara itu, Thailand merupakan suatu Negara yang sering terjadi konflik internal yang sangat mencekam. Situasi ini  sangat dikhawatirkan pemerintah Thailand saat itu karena ditakutkan investor – i nvestor asing tersebut menarik semua investasinya dari Thailand yang diakibatkan sering terjadinya konflik internal. Namun, pemerintah saat itu telah salah persepsi dikarenakan walaupun konflik itu terjadi dimana – mana dalam kawasan Thailand, investasi – invsetasi dari investor asing saat itu sangat mengalir deras dan  mampu membuat Thailand mampu bangkit lagi dari keterpurukkan. Dan perekenomian Thailand saat tiumeruapakan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat seAsia Tenggara.

Bila dikaitkan konflik yang ada di Thailand tidak mempengaruhi perkembangan perekonomian Thailand dari tahun 1997 samapai dengan 2007 dengan teori – teori pembangunan,  dalam hal ini, teori yang dipakai  untuk menganalisis itu semua, awalnya kami memakai teori dependensi. Yang dimana tahiland sangat bergantung dengan Jepang dalam membangun perekonomiannya.

Teori dependensi perspektif atau teori ketergantungan. yang mencoba menjelaskan fenomena pembangunan di Dunia Ketiga. Negara-negara Dunia Ketiga, yang banyak sebagai negara bekas jajahan, ternyata, secara tidak sehat ,masih bergantung pada negara-negara maju bekas penjajahnya. Teori ketergantungan merupakan hasil analisis terhadap teori modernisasi. Teori ketergantungan lahir dari hasil kritikan terhadap teori pembangunan sebelumnya. Negara berkembang terlalu lambat melaksanakan pembangunan, maka diperlukan intervensi eksternal dengan penyediaan fasilitas penunjang dari negara maju. Kemudian diperkenalkan teori baru bagi pembangunan, yaitu teori sistem dunia yang merupakan reaksi atas teori dependensi. Teori ini digagas Wallerstein, yang telah menjadi realitas sekarang bahwa sistem perekonomian dunia yang muncul sebagai kekuatan yang menggerakkan negara-negara di seluruh dunia, tidak lain adalah sistem kapitalisme global.

Dalam teori sistem dunia ada 3 strategi bagi terjadinya peningkatan ekonomi negara-negara di dunia. Yakni, pertama, negara merebut kesempatan yang datang, terutama dengan memanfaatkan peluang bidang ekonomi. Kedua, negara bekerjasasama dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Ketiga, kebijaksanaan negara untuk memandirikan negara, terutama, dalam bidang ekonomi.

Ekonomi Thailand Di Tengah Gejolak Politik Dalam Negeri

Indonesia (250 juta orang) dan Thailand (65 juta orang) adalah dua negara yang segolongan dalam perekonomian: sama-sama negara berkembang, mantan macan Asia pada tahun 1990an, pernah mengalami krisis mata uang, sama-sama berada di jalur demokrasi walau dengan gaya berbeda, dan kini sama-sama ingin menjadi negara maju berikutnya setelah tertinggal dari Malaysia (26 juta orang) apalagi Singapura (4,5 juta orang). Lihat Tabel 1. Thailand bersama Indonesia juga sama-sama menempati posisi terburuk kedua dalam peringkat korupsi di Asia (survei PERC 2007).

Tabel 1. PDB/kapita 4 Negara ASEAN (US Dolar)
Tahun Singapura Malaysia Thailand Indonesia
2001 20,897 3,746 1,863 775
2002 21,251 3,974 2,027 932
2003 21,974 4,254 2,263 1,092
2004 25,161 4,753 2,539 1,150
2005 26,997 5,159 2,749 1,263
Sumber: UN Statistics, 2007

Di tengah upaya memacu pertumbuhan ekonominya, Thailand menghadapi perubahan politik dalam negeri. Dua hal ini, ekonomi dan politik, saling berkaitan dan memberi pengaruh yang luas pada tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Makalah ini membahas perkembangan ekonomi Thailand, dengan fokus pada upaya pemerintah Thailand mengatasi krisis moneter tahun 1997, outlook perkembangan ekonomi setelah pergantian pemerintahan, hubungan ekonomi luar negeri dan program-program menarik yang dapat menjadi pembelajaran bagi pengambil kebijakan bidang ekonomi di Indonesia.

THAILAND SETELAH KRISIS 1997
Dalam upaya mengakhiri krisis mata uang tahun 1997, Thailand sejak awal telah berupaya meningkatkan ekspornya. Pertumbuhan ekspor tahun 2002 Thailand tercatat sudah mengalami kenaikan sebesar 2,8%. Ekspor mengkontribusi sekitar 60% dari total nilai PDB Thailand, sehingga pertumbuhan ekonomi Thailand turut terangkat cepat. Pada tahun itu juga Thailand telah membayar lunas utangnya sebesar 17 miliar USD ke IMF. Pertimbangannya, Thailand tidak ingin terbebani bunga pinjaman dari IMF yang sekitar 2,9% per tahun. Alasan lain adalah bahwa perekonomian Thailand semakin tumbuh mantap dan investasi asing sudah berdatangan, sehingga tidak memerlukan bantuan dana IMF.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, Thailand mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaannya. Anggaran defisit pemerintahan Thailand pada tahun 2002 sekitar 3,4%, sengaja ditingkatkan dari 0,8% pada tahun 2001. Kebijakan ekspansif sektor fiskal itu memungkinkan permintaan domestik pada perekonomian Thailand meningkat, karena porsi belanja modal lebih tinggi daripada belanja untuk keperluan lain, dan belanja modal itu lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan prasarana yang menyerap lapangan kerja banyak sehingga mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk termasuk petani yang produknya mengalami peningkatan permintaan.

Hanya empat tahun setelah krisis, Thailand telah berada di urutan ke-5 dari 10 besar negara di Asia Pasifik yang menerima aliran investasi asing langsung terbanyak, setelah Cina, Hongkong, Singapura, dan Taiwan. Saat itu, Thailand menerima aliran FDI masuk sebesar 3,8 miliar USD, cukup signifikan untuk mengembalikan perekonomian Thailand seperti sebelum krisis. Namun laju ekonomi Thailand kemudian melambat. Seperti halnya Indonesia, pertumbuhan ekonomi Thailand sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak. Harga BBM meningkatkan inflasi dan suku bunga. Tahun 2006 ekonomi Thailand mencatat pertumbuhan sekitar 4,2% tidak jauh berbeda dengan 4,5% pada tahun 2005. Pertumbuhan ini adalah yang paling lambat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

DRAMA POLITIK THAILAND
Thailand adalah negara yang sudah terbiasa dengan perubahan pemerintahan. Kudeta pertama di Thailand dilakukan oleh perwira-perwira Thai pada tahun 1932, yang mengakhiri sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Sejak itu percobaan kudeta terjadi sebanyak 17 kali sampai tahun 1991. Pada tahun itu Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan PM Chatchai Choonhavan karena krisis politik sebelumnya telah menyebabkan ketidakstabilan jalannya pemerintahan. Sejak itu militer berusaha menjaga jarak dengan hiruk pikuk sektor politik. Namun kudeta tahun 1991 itu ternyata hanya tercatat sebagai kudeta terakhir pada abad ke-20.

Pada awal tahun 2006 Thailand mengalami keonaran politik cukup ramai. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja PM Thaksin Shinawatra disulut oleh kebijakan penjualan 49% saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual hanya dua hari setelah Pemerintah mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25% menjadi 49%. Pelaksanaan tender itu oleh masyarakat dinilai bernuansa KKN. Sejak itu rakyat Thailand berulang kali mengecam PM Thaksin Shinawatra. Gelombang aksi unjuk rasa besar menyebabkan pengunduran diri PM Thaksin pada bulan April 2005. Namun, tidak lama kemudian Thaksin Shinawatra menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya PM Thaksin Shinawatra, situasi politik di Thailand mengalami ketidakpastian terus menerus. Berbagai persoalan mulai dari investasi yang tersendat hingga kasus korupsi dan narkoba menjadi penyebab masalah pokok ekonomi dan politik di Thailand.

Pada tanggal 19 September 2006, Dewan Reformasi Demokrasi mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan dari tangan PM Thaksin Shinawatra. Sejumlah alasan bagi dilancarkannya kudeta tersebut a.l. meluasnya perpecahan di dalam negeri dan masalah dalam pemerintah yang dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat, tuduhan korupsi, dan penyelewengan kekuasaan. Militer kemudian menetapkan keadaan darurat perang, membekukan konstitusi 1997, membubarkan parlemen dan Mahkamah Agung. Kudeta ini mengagetkan banyak pengamat politik asing.

PRAKARSA STRATEGIS YANG MENGEJUTKAN
Pengaruh ekonomi dunia dan reaksi spontan pemerintah juga menimbulkan goncangan ekonomi Thailand pada akhir tahun 2006. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2006, muncul outlook bahwa The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya karena laju inflasi tahunan menurun dari 3,82% (Agustus 2006) ke 1,31% (Oktober 2006). Sementara itu, Bank Sentral Eropa baru saja menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin ke level 3,5% karena inflasi yang tinggi. Ekspektasi akan terjadinya penurunan suku bunga di AS di tengah semakin tingginya suku bunga di Eropa menyebabkan Dolar AS melemah terhadap Euro dan sebagian besar mata uang dunia. Ini menyebabkan Baht juga mengalami penguatan dari 37,6 per Dolar AS di awal bulan Oktober 2006, menjadi 35,1 per Dolar AS pada tanggal 18 Desember 2006.

Dalam waktu kurang dari tiga bulan nilai Baht mengalami penguatan sebesar 6,4%. Penguatan ini lebih cepat dari penguatan mata uang negara lain. Penguatan Baht yang terlalu cepat ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup mendalam. Baht yang terlalu kuat akan mengurangi daya saing produk-produk Thailand di pasar dunia. Jika hal ini dibiarkan terus, maka Baht akan melampaui nilai fundamentalnya. Koreksinya dikhawatirkan akan dapat menimbulkan ketidakstabilan di pasar mata uang.

Bank of Thailand (BoT) kemudian membuat sejumlah kebijakan. Pada Desember 2006, BoT mengharuskan perbankan memberlakukan ketentuan bahwa 30% dari deposito mata uang luar negeri akan bebas bunga selama satu tahun. Kebijakan itu untuk mencegah investor berspekulasi terhadap Baht. Para investor yang ingin menarik investasi dalam waktu kurang dari satu tahun diharuskan membayar penalti sebesar 33% dari jumlah yang diinvestasikan. Peraturan yang berlaku juga mengharuskan investasi dilindungnilaikan terhadap perubahan mata uang selama 12 bulan dan aliran investasi jangka pendek harus dihedge sepanjang umur investasi tersebut. Kebijakan pemerintah lain adalah investor asing harus mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi maksimal 50% (sebelumnya tidak dibatasi) di perusahaan domestik dalam tempo paling lambat dua tahun. Saat ini terdapat 14.000 perusahaan asing yang telah menanamkan modalnya di Thailand. Jika mereka harus mendivestasi sahamnya, investor domestik belum tentu dapat menyerap saham yang akan dilepas. Kemungkinan ini menyebabkan banyak kalangan meragukan stabilitas ekonomi Thailand. Bisa jadi Thailand kembali memicu krisis finansial di Asia.

Kebijakan itu juga tidak memerhatikan dampak negatif terhadap pasar modal. Akibatnya, kebijakan kapital kontrol yang diambil tidak hanya membuat Baht berhenti menguat, tetapi juga membuat bursa saham di Thailand terkoreksi dengan tajam. Reaksi para pemodal adalah menarik dananya sehingga Baht melemah, seperti yang diharapkan pemerintah. Pelemahan itu diikuti merosotnya indeks SET yang mengalami koreksi 15%, level terburuk selama 16 tahun terakhir. Efek domino terasa di negara-negara Asia lain. Pengendalian modal itu telah memindahkan dana dari pasar modal senilai 23 miliar USD ke luar negeri. Menghadapi kenyataan itu, Menteri Keuangan Thailand kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengecualikan keperluan untuk transaksi saham dari kebijakan pengendalian modal tersebut. Pembatalan kebijakan capital control itu telah dapat menenangkan kembali investor di pasar modal. Bursa saham Thailand pun kembali mengalami penguatan. Kebijakan BoT tidak sepenuhnya gagal karena tujuan untuk mencegah penguatan Baht yang berlebihan dapat dinilai cukup berhasil. Bagaimanapun, BoT sudah mengirim pesan dengan tegas ke pasar bahwa ia tidak menginginkan Baht yang terlalu kuat.

Saat ini gejolak Baht dan bursa saham Thailand sudah tenang. Kekhawatiran terjadinya krisis moneter jilid 2 tidak terbukti. Bursa regional kembali bangkit setelah Filipina, Malaysia dan Indonesia menegaskan tidak akan mengeluarkan kebijakan serupa. Indeks harga saham di Asia kemudian merangkak naik kembali. Walaupun sempat menimbulkan kepanikan sesaat di negara-negara tetangga, namun keterpurukan pasar saham di Thailand sebetulnya memberi berkah bagi mereka.

PERKIRAAN EKONOMI 2007
Tahun 2007 ini pertumbuhan ekonomi Thailand diperkirakan akan berada pada kisaran 5–6%. Kinerja ini tergantung pada produktivitas ekonomi, daya saing komoditas ekspor, dan jadi tidaknya pembangunan beberapa megaproyek, dan ada tidaknya kemajuan dalam reformasi struktural. APBN ditetapkan sebesar 1.48 triliun Baht. Utang negara dibatasi tidak lebih dari 50% PDB, kebijakan ini diumumkan secara luas kepada publik sehingga masyarakat dapat ikut mengontrolnya. Pembayaran utang sebanyak 16% dari pengeluaran APBN, sehingga tersedia cukup banyak anggaran untuk membangun negara.

Penghapusan subsidi BBM pada tahun 2005 dan program-program penghematan energi akan mengurangi besarnya impor BBM tahun ini. Pertumbuhan ekspor diramalkan sebesar 15.3%, hampir sama dengan tahun 2006. Elektronika, komponen komputer, mobil, dan produk pertanian merupakan komoditas ekspor utama Thailand. Ekspor jasa, utamanya pariwisata, dipastikan akan terus menguat sejak bencana tsunami tahun 2004. Defisit neraca perdagangan akan sekitar $ 4.6 billion–4.9 billion atau 2.5% dari PDB. Defisit ini tidak akan menjadi masalah jika ekonomi berada di jalur pertumbuhan tinggi, dengan ekspor yang terus mendatangkan Dolar ke dalam negeri.

Strategi peningkatan ekspor dilakukan secara bersamaan dengan strategi peningkatan permintaan domestik. Permintaan domestik didorong dengan a.l. program pembangunan prasarana pedesaan yang menunjukkan multiplier effect yang tinggi. Dana untuk pembangunan lebih dari 30,000 desa telah ditingkatkan dari 9.4 triliun Baht (2005) menjadi 19 triliun Baht (2006). Tampak bahwa kebijakan alokasi anggaran pemerintah tidak menganut sistem perubahan yang pro rata.

Karena modal swasta domestik yang diperlukan untuk mengurangi tekanan pada keuangan pemerintah terbatas, maka keikutsertaan swasta asing dalam pembangunan didorong dengan public-private partnership. Pengutamaan pembiayaan untuk infrastruktur fisik menuntut peningkatan kapasitas SDM. Studi Bank Dunia mengenai iklim investasi Thailand menemukan bahwa keterbatasan SDM adalah cukup signifikan di Thailand. Pengeluaran untuk tenaga kerja menyedot sekitar 15% dari rata-rata biaya produksi. Jika kemampuan SDM dapat ditingkatkan maka biaya produksi dapat ditekan.

Agar investasi asing meningkat, Pemerintah Thailand menawarkan insentif pajak untuk reinvestasi selama 3 tahun, dan memberikan insentif untuk perusahaan eksisting jika melakukan proses peningkatan nilai tambah pada produk mentahnya, seperti melakukan pengolahan hasil pertanian.

Thailand menjadikan program privatisasi sebagai salah satu bentuk reformasi strukturalnya. Privatisasi BUMN dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menambah penerimaan pemerintah, sekaligus untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Master plan privatisasi telah membuat garis besar dan komisi provatisasi juga telah bekerja untuk mengatur, menerapkan, dan mengaudit proses penjualan BUMN. BUMN yang akan diprivatisasi antara lain maskapai penerbangan dan perusahaan minyak. Meletakkan program privatisasi kembali pada jalurnya akan mendorong pertumbuhan pasar modal, membantu pembiayaan investasi infrastruktur, dan meningkatkan kepercayaan investor. PMA diharapkan akan datang dalam jumlah yang lebih banyak, dan ini berarti menambah lapangan kerja.

Namun program privatisasi terhambat oleh protes dari serikat buruh yang khawatir akan terjadi gelombang PHK. Lembaga konsumen juga cenderung anti privatisasi karena harga produk-produk dapat menjadi lebih mahal setelah privatisasi walau biasanya menurun terlebih dahulu. Privatisasi juga terganjal oleh belum adanya peraturan atau keputusan penting, seperti berapa penerimaan negara yang wajar dari penjualan suatu BUMN. Rakyat Thailand tentu tidak ingin BUMN yang ada dijual murah kepada pembeli yang biasanya dari luar negeri.

Selama ini tingkat inflasi Thailand dapat dipertahankan menjadi rata-rata satu dijit angka. Tekanan inflasi tahun ini diduga akan berkurang sejalan dengan kebijakan moneter ketat yang akan memperlambat hasrat belanja konsumen, yang mungkin juga terpengaruh oleh ketidak-pastian dalam sektor politik. Kebijakan perdagangan pemerintah Thailand yang utama adalah secara bertahap mengendalikan kenaikan harga 26 barang pokok dan 150 barang dan bahan bangunan yang sebelumnya dikendalikan secara ketat, untuk mengimbangi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM. Dengan cara demikian, masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan-bahan pokok dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengkompensasi kenaikan harga-harga akibat pengurangan subsidi BBM, misalnya.

Keterlambatan dalam realisasi APBN dan melunaknya hasrat belanja konsumen merupakan faktor penurun inflasi pada awal-awal tahun anggaran. Sedangkan kenaikan pendapatan petani merupakan faktor sebaliknya. Jika Departemen Perdagangan dapat mengendalikan kenaikan harga barang-barang konsumsi pada bulan-bulan berikutnya, maka tingkat inflasi akan sekitar 3-4% di 2007. Tahun 2006 yang lalu tingkat inflasi adalah 3.5%. Untuk mengendalikan inflasi, BoT mungkin dapat menaikkan tingkat suku bunga beberapa kali dalam setahun sehingga BoT rate mencapai tingkat 4-5.0% . Dengan mengendalikan faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga-harga (harga BBM, gaji dan tingkat suku bunga) yang semuanya memberi pengaruh pada biaya produksi, maka inflasi akan terjaga tetap rendah. Konsumsi swasta diharapkan akan meningkat dengan menurunnya tingkat pajak pendapatan pribadi yang diterapkan sejak Agustus 2006.

Ekspor Thailand cukup prospektif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi jika harga komoditas di pasar dunia tetap baik dan slowdown dalam perekonomian AS tidak berpengaruh banyak pada ekspor Thailand. Target ekspor Pemerintah Thailand adalah 14%. Jika ekspor tercapai seperti yang ditargetkan maka defisit neracara perdagangan pada tahun 2007 akan sekitar 2% dari PDB. Pertumbuhan PDB tergantung juga pada apakah musim kemarau panjang akan muncul lagi. Namun Departemen Pertanian telah melakukan banyak upaya untuk memperbaiki sistem irigasi, yang diharapkan akan mampu mengatasi kekeringan di pedesaan. Sektor industri diharapkan tumbuh baik pada tingkat 7%, didukung a.l. oleh tingginya pertumbuhan industri permesinan, kendaraan bermotor, dan tekstil.

RESIKO KEGAGALAN
Resiko pertumbuhan ekonomi Thailand datang dari berhasil tidaknya pelaksanaan investasi megaproyek. Walaupun perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand cukup cerah tahun 2007 ini dengan kondisi fiskal yang sehat, pertumbuhan ekspor baik, dan cadangan devisa cukup banyak, namun adanya ketidak-pastian di sektor politik akan mengikis kepercayaan konsumen dan investor dalam dan luar negeri. Kemungkinan ketegangan sosial di Thailand selatan akan memberikan resiko tambahan bagi perkembangan ekonomi Thailand. Mungkinkan Thailand mengikuti jejak Indonesia dalam memecahkan masalah serupa?

Harga minyak yang meningkat dapat menyebabkan masalah baru, sebab ekonomi Thailand sangat sensitif terhadap harga BBM dunia. Penghapusan subsidi BBM pada tahun 2005 adalah langkah untuk mengurangi konsumsi BBM impor. Langkah lain adalah mempromosikan penggunaan bahan bakar nabati (BBN), seperti bio-diesel dan gas-alam untuk kendaraan. Upaya pemerintah dalam hal ini adalah a.l. mengurangi bea cukai atas produksi BBN dan mengkonversi kendaraan dinas dan taksi sehingga dapat menggunakan BBN.

Ketidakstabilan sektor politik dapat menyebabkan pelaksanaan pembangunan investasi infrastruktur juga mundur dari jadual yang ditetapkan. Ditambah dengan kemungkinan harga minyak dunia yang tinggi, maka pertumbuhan jangka pendek mungkin akan tidak sebesar yang diharapkan. Jika ini terjadi maka akan ada keterlambatan dalam pemanfaatan dana 42 miliar USD untuk infrastruktur megaproyek. Sifat pemerintahan sementara saat ini juga dikhawatirkan menyulitkan pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi realisasi APBN, implementasi kebijakan dan program, dan penundaan proyek infrastruktur lain, seperti 3 jalur subway di Bangkok yang telah menyebabkan dana sekitar 4.3 miliar USD urung mengalir ke perekonomian Thailand pada waktunya. Investasi megaproyek berpotensi menyumbang 0.5–0.7% pertumbuhan PDB setiap tahun karena ada faktor multiplier effect. Jika investasi ini batal, maka perekonomian akan tumbuh sedang-sedang saja. Kalaupun pemerintahan baru dapat dibentuk, pemerintah diduga masih harus memusatkan perhatian pada pembenahan kembali sendi-sendi pokok kenegaraan seperti amandemen konstitusi dan bukan pada berbagai masalah ekonomi.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERTENTU
Kemiripan ekonomi Thailand dan Indonesia memungkinkan kebijakan yang sama dapat diterapkan di negara lain dengan modifikasi seperlunya. Beberapa kebijakan dan progran pembangunan ekonomi Thailand yang menarik untuk diamati adalah sbb.

a. FTA dengan Jepang

Untuk meningkatkan ekspor, Thailand menjalin hubungan dagang khusus dengan Jepang melalui kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreement). Segera setelah FTA ditetapkan, sedikitnya 20 perusahaan Jepang, yang mayoritas bergerak di sektor otomotif, merencanakan menanamkan modal baru di Thailand senilai 1,15 miliar USD. Menurut Departemen Promosi Industri Thailand, total modal yang ditanamkan perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan mencapai 40 miliar Baht. Perusahaan asal Jepang merupakan penanam modal terbesar di Thailand, dengan kontribusi mencapai 43% dari total modal asing yang ditanam di negara itu. Saat ini terdapat sekitar 1.300 perusahaan Jepang yang beroperasi di Thailand yang mempekerjakan sedikitnya 50.000 karyawan lokal. Thailand telah menjadi home base bagi banyak perusahaan Jepang untuk melakukan ekspor ke negara-negara lain di samping membidik konsumen lokal. Sebagai contoh, Toyota Motor Thailand Ltd. pada bulan Maret 2007 berhasil menjual 22.813 unit dari total penjualan mobil sebanyak 56.021 unit. Isuzu berada di peringkat kedua dengan angka penjualan 13.922 unit. Produksi mobil ini melampaui produksi mobil di Indonesia. Lihat Tabel 2.

Tabel 2. Penjualan Mobil baru Thailand dan Indonesia (Unit)
T a h u n Thailand Indonesia
Okt-2005 57.399 35.112
Okt-2006 51.390 20.694
Sumber : Pusat Data Bisnis Indonesia, diolah

b. Insentf Investasi
BKPM Thailand telah menawarkan insentif kepada seluruh perusahaan yang ada di Thailand untuk penanaman modal baru. Perusahaan yang berminat mengajukan rencana investasi dan produksi kepada Badan itu. BKPM antara lain telah menyetujui rencana pengembangan mobil hemat bahan bakar. Para pengusaha harus melengkapi rencana pembangunan fasilitas produksi baru termasuk rencana memproduksi mesin dan komponen untuk mendapatkan insentif. Pengusaha juga harus membuat paling sedikit 100.000 unit mobil dalam lima tahun operasi, dan mobil yang dihasilkan harus bisa dikendarai sejauh lebih dari 20 kilometer dengan satu liter bensin saja. BKPM sebelumnya sudah mengurangi pajak impor untuk meningkatkan daya tarik investasi untuk membangun pabrik otomotif di Thailand.

c. Dukungan untuk UKM Pemerintah Thailand mendorong UKM dengan berbagai cara yang efektif. Salah satunya adalah dengan melakukan pameran dagang di berbagai negara. Sejumlah 46 perusahaan meramaikan Thailand Exhibition 2007 pada bulan Maret 2007 di Jakarta. Pameran ini diselenggarakan oleh Office of Commercial Affairs Kedubes Thailand di Jakarta mewakili Department of Export Promotion, Departemen Perdagangan Thailand. Produk yang ditampilkan pada pameran meliputi makanan dan minuman, garmen dan tekstil, aksesori, produk kesehatan dan kecantikan serta pariwisata. Mereka juga menampilkan berbagai varietas buah segar, seperti kelengkeng, rambutan, mangga hijau, mangga kuning, buah pum, apel merah mawar dan tamarin manis. Pameran dagang ini merupakan bagian penting dari program One Tampon One Product.

Pemerintah Thailand juga mendirikan BUMN nirlaba Allied Retail Trade Co. untuk melakukan pembelian barang dari pabrik kemudian menyalurkannya ke jaringan toko-toko kecil dan warung tradisional lainnya. Perbankan Thailand, tidak hanya bank-bank BUMN, mendorong pergerakan sektor riel dengan memberi kemudahan kredit bagi pengusaha toko tradisional yang memodernisasi toko masing-masing, yang dengan demikian mempunyai prospek baik untuk mengembalikan poinjaman. Toko-toko tradisional juga diberikan keringanan pajak apabila masuk ke dalam jaringan suplai barang BUMN nirlaba tersebut.

d. Penataan Zona Perdagangan Eceran
Seperti halnya Indonesia, di Thailand jumlah peritel dalam berbagai jenis berkembang pesat sejak ekonomi pulih dari krisis moneter. Sebagian besar peritel di Thailand adalah toko tradisional dan sebagian kecil (dari segi jumlah) adalah convenient store. Supermarket pernah hampir mencapai 500 toko, tetapi kemudian berkurang menjadi 438 toko (2005), sedang hipermarket tumbuh konstan mencapai 29 unit (2005). Lihat Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Peritel di Thailand (unit)
Keterangan 2003 2004 2005
Toko tradisional 273.314 278.278 282.705
Convenience store* 3.861 3.988 5.026
Supermarket 499 474 438
Hipermarket 107 120 135
Pusat perkulakan 23 29 29
Sumber : AC Nielsen, 2006

Pemerintah Thailand sangat serius menangani masalah ritel dan memberlakukan undang-undang ritel Royal Decree for Retail Act yang berisi aturan zona, jam buka, harga barang, dan jenis ritel. Dengan adanya UU tersebut maka Pemkot Bangkok Metropolitan menetapkan zona-zona perdagangan eceran. Misalnya zona barat daya, zona tenggara, dan zona timur laut ditetapkan, kemudian dengan menarik garis vertikal dan horizontal ditentukanlah zona satu, dua, tiga, empat dan lima. Setiap zona diperuntukkan bagi ritel kelompok tertentu agar tidak terjadi ketimpangan persaingan usaha, yang berakibat sekelompok pedagang ritel menurun omzetnya karena keberadaan ritel jenis lain didekatnya, seperti yang terjadi di Jakarta. Persisnya, UU Ritel itu mengatur penerapan zona atau tempat usaha satu jenis ritel, seperti hipermarket berada pada zona empat atau lima, sedangkan zona satu hingga tiga hanya diperuntukkan untuk warung tradisional, grosir dan supermarket. Aturan zona juga melarang pusat perbelanjaan atau toko berskala besar pada daerah padat arus lalu lintas

 Letak Geografis

Wilayah

Thailand yang memiliki area seluas 513.115 km2, besarnya hampir sama dengan Pulau Sumatera. Terletak diantara 6° dan 21° lintang utara dan 97° dan 106° bujur timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, di sebelah barat dengan Myanmar, di sebelah timur dengan Kamboja dan Laos, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia (dan Teluk Thailand). Jarak terjauh utara-selatannya sekitar 1500 km dan jarak terjauh timur baratnya sekitar 800 km.

Topografinya berupa tapak tanah yang dilewati oleh aliran sungai-sungai yang berliku-liku di pusat Thailand, dengan dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan di selatan kebanyakan berupa bukit-bukit.

v   

P Pusat Thailand

Daerah pusat dianggap sebagai jantungnya negara Thailand. Pada dasarnya daerah ini berupa tapak tanah yang dilewati oleh Sungai Chao Phaya. Daerah ini merupakan daerah yang paling subur sehingga dikembangkan proyek irigasi serta kanal, yang menjadikan daerah ini sebagai penghasil utama beras. Daerah ini juga merupakan daerah yang padat penduduknya, dengan ibukota Bangkok di tengah-tengahnya.

v   Utara Thailand

Wilayah ini terdiri dari barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 m di bawah permukaan laut, serta lembah Ping, Wang, Yom dan sungai Nan. Sebagian besar daerah pegunungan ini berupa hutan hujan tropis, yang banyak menghasilkan kayu-kayu bermutu seperti kayu jati. Tetapi pohon-pohon mulai banyak ditebangi, sehingga pemerintah menjatuhkan hukuman bagi yang menebang secara liar. Doi Inthanon yang memiliki ketinggian 2.595m merupakan daerah tertinggi di barat laut Thailand. Dahulu di wilayah Indocina terdapat tiga kerajaan Thai yang pertama yang terletak di sebelah utara Thailand, yaitu Sukhothai, Chiang Mai dan Chiang Saen. Kota terbesar kedua di Thailand adalah Chiang Mai yang terletak di daerah utara. Wilayah paling utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle (segitiga emas), salah satu penghasil opium terbesar di dunia.

v  Timur Laut Thailand

  Wilayah ini terdiri dari dataran tinggi yang disebut Dataran Tinggi Khorat dengan ketinggian rata-rata 200m. Tanah di daerah ini kurang subur, berpasir dan jarang turun hujan, kecuali pada saat musim hujan dari bulan Juni sampai Oktober. Sehingga daerah ini memiliki sedikit daerah pertaniannya, karena banyak wilayahnya yang berupa padang rumput dan semak belukar. Wilayah timur laut ini merupakan wilayah yang pembangunannya lambat dan kurang dikenal.

v 

      Pantai Timur

Secara geografis, wilayah ini terletak di sepanjang bagian paling selatan dari timur laut Thailand dan tidak terpisah dengan bagian timur laut Thailand tersebut. Secara administratif, wilayah ini berdiri sendiri. Tetapi secara geografis, wilayah ini memang masuk dalam wilayah timur laut Thailand. Wilayah ini terkenal sebagai wilayah terkaya kedua setelah pusat Thailand. Perindustrian Pantai Timur berkembang dengan baik dan memiliki prasarana pariwisata yang lengkap. Daerah ini terkenal sebagai penghasil buah durian dan mangga, dan juga penghasil batu-batuan (batu delima dan batu safir).

v  Selatan Thailand 

   Sebagian wilayah selatannya merupakan Malay Peninsula, dimana topografinya berupa pegunungan dengan tanah teras. Wilayah ini sedang mengembangkan wilayahnya sebagai daerah pariwisata. Wilayah ini juga menghasilkan kekayaan alam yang paling penting, yaitu timah dan karet.

 Batas Wilayah  

berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat.                                                                                               

     Bentang Alam 

Secara geografis, Thailand terbagi enam:

Bagian Utara

perbukitan di utara di mana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim dinginnya cukup baik untuk tanaman seperti strawberry dan peach; 

Plateau  Timur   di timur laut

berbatasan dengan Sungai Mekong;  dataran tengah yang sangat subur; daerah pantai di timur dengan resor-resor musim panas di atas hamparan pasir putih;

Dataran Tengah yang  sangat subur

Dinegara Thailand ini  terdapat dataran yang sangat subur dan termasuk salah satu Bentang Alama di Ngra Thailand ini

Pantai Timur dan Pasir Putih

Thailand mempuanyai bentang alam yang sangat indah yaitu di daerah Timur memiliki pantai dan pasir putih. Bila musim panas datang pantai tersebut di hiasi resor-resor di hamparan pasir putih.

pegunungan dan lembah di barat;

daerah selatan yang sangat cantik.

 Pegunungan

 Pegunungan yang penting : Doi Inthanon 2,595m, Doi Pha Ham Pok 2,297m, Doi Luang 2,195m, Doi Suthep 2,185m dan Doi Pha Cho 2,024m.

 Sungai

Sungai yang paling penting adalah :

Di pusat Thailand : Chao Phaya (365km) dan Pasak (513km).

Di timur laut : Mekong (4335km, hanya sebagian di Thailand), Chi (442km), Mun (673km).

Di utara : Ping (590km), Wang (335km), Yom (555km), Nan (672km).

Di barat dan selatan : Maeklong (140km), Petchburi (170km), Tapi (214km), Pattani (165km).

 Iklim

Ada tiga musim di Thailand (kecuali di bagian selatan), yaitu musim dingin, musim panas, dan musim hujan.

Musim dingin dimulai dari bulan Nopember sampai Februari. Suhu rata-rata pada bulan Desember adalah 26° C (78° F) di Bangkok, 22° C (71° F) di Chiang Mai dan 27° C (80° F) di Songkhla.

Musim panas dimulai dari bulan Maret sampai Mei. Suhu rata-rata pada bulan Maret 29° C (85° F) di Bangkok, 23° C (74° F) di Chiang Mai dan 28° C (82° F) di Songkhla. Suhu rata-rata dapat mencapai 2°-3° C (4°- 6° F) pada pertengahan atau akhir bulan Mei di Bangkok dan wilayah utara. Tetapi di daerah selatan tidak terjadi perubahan.

Musim hujan dimulai dari bulan Juni hingga Oktober. Suhu rata-rata pada bulan September adalah 28° C (82° F) di Bangkok, 27° C (80° F) di Chiang Mai dan 28° C (82° F) di Songkhla. Rata-rata curah hujan di bulan Maret adalah 3cm (1.2in) di Bangkok, 2cm (0.8in) di Chiang Mai, 6cm (2.4in) di Songkhla.

Rata-rata curah hujan di bulan Juni adalah 17cm (6.7in) di Bangkok, 15cm (5.7in) di Chiang Mai, 10cm (4in) di Songkhla.

Rata-rata curah hujan di bulan September adalah 31cm (12in) di Bangkok, 29cm (11.4in) di Chiang Mai, 11cm (4.1in) di Songkhla.

Rata-rata curah hujan di bulan Desember adalah 1cm (0.3in) di Bangkok, 1cm (0.3in) di Chiang Mai, 44cm (17.2in) di Songkhla.

Rata-rata curah hujan tiap tahun di Bangkok adalah 140cm (56in).

Loei yang terletak di wilayah timur laut merupakan daerah yang paling dingin di Thailand. Pada malam bulan Januari, suhu di pegunungannya dapat turun hingga di bawah 0° C.

AKTIVITAS EKONOMI

Mata Pencaharian

Mata Pencaharian penduduk  Thailand sebagian besar adalah bertani  (Agralis) hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras dikawasan Asia Tenggara.  Hasil Tambang yang utama adalah timah dan mangaan Pariwisata Merupakan sumber Penghasilan Devisa yang besar bagi Tahiland.

Mata Uang                             : Bath

Hasil Pertanian     : Beras, Karet, Jagung, tapioca, Gula, Rami, Kelapa,

Hasil tambang       : Antimonium, Timah, Besi, Manggan

Hasil Industri         : Elekteronik, Berlian, Pakian, dan Teksti

Paendapatan Percapita : $ 2750 (2005) 

 Income Percapita

Pendapatan Perkapita US $ 2750 (2005)  Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 - rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Kerajaan Thai, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia.

Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005.

Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).

Sistem Pemerintahan

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam kerangka monarki konstitusional, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun-temurun adalah kepala negara. Pengadilan independen dari eksekutif dan legislatif. Bentuk negara Thailand berbentuk Kesatuan.

Sistem pemerintahan Thailand adalah parlementer. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisaph)  yang beranggotakan 150 orang.

Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen.

REFERENSI

Buku : Soekro, Shinta R.I. (2008). Bangkitnya perekonomian Asia Timur. Satu dekade setelah  krisis.

Jakarta, Bank Indonesia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Thailand

http://adizsetiadi.blogspot.com/2013/02/makalah-negara-thailand.html

https://portaltataruang.wordpress.com/2008/11/21/ekonomi-thailand-di-tengah-gejolak-politik-dalam-negeri/

BAB 14 : Bisnis Internasional

Hakikat Bisnis Internasional

 Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe, bentuk dan sebagainya.Transaksi bisnis dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain di sebut pemasaran Internasional atau internasional marketing. Pemasaran internasional inilah yang kadang di arikan sebagai bisnis internasional, meskipun pada dasarnya ada dua pengertian.

 a. Perdagangan Internasional
 Perdagangan internasional merupakan transaksi antar negara yang biasanya di lakukan dengan ekspor dan impor. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. Perdagangan internasional juga sangat berperan dalam suatu negara untuk mendorong industrialisasi, kemajuan internasional, dan kehadiran perusahaan multinasional. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan Intenasional :
- Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negera
- Adanya kelebihan dan kekurangan kualitas produk dalam negeri
- Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonommi.
- Adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan hasil produksi.
- Adanya selera yang sama terhadap suatu barang
- Keinginan membuat kerja sama,hubungan politik dan dukungan dari negara lain.

Dampak Positif Perdagangan Internasional :
- Saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara
- Meningkatkan produktivitas usaha
- mengurangi jumlah pengangguran
- Menambah pendapatan dan devisa negara

Dampak Negatif Perdagangan Internasional :
- Adanya ketergantungan terhadapa barang-barang impor
- Mematikan usaha-usaha kecil
- masyarakat menjadi komsumtif


b. Pemasaran Internasional
 Pemasaran internasional merupakan keadaan suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain atau masyarakat umum di luar negeri. Pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Transaksi bisnis Internasional pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi ke luar negeri. Dalam hal semacam ini maka para pengusaha terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena  tidak ada transaksi ekspor dan impor.
 Pengertian perdagangan internasional dengan pemasaran internasional sering di anggap sama, namun pada kenyataannya ada perbedaan utama yang terletak pada perlakuan di mana perdagangan internasional dilakukan oleh negara sedangkan pemasaran internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Di samping itu pemasaran internasional menentukan kegiatan bisnis yang lebih aktif daripada perdagangan internasional.

Alasan Melaksanakan Bisnis Internasional

 Ada beberapa alasan untuk melaksanakan bisnis internasional, di antaranya adalah:
1. Masalah mobilitas faktor produksi, faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, barang modal dan keterampilan
2.Monilitas mengandung suatu arti pergerakan, sehingga yang di maksud di sini adalah pergerakan faktor produksi dari suatu negara ke negara lain.
3. Masalah-masalah negara yang berdaulat, adanya kedaulatan menyebabkan perbedaan antara bea masuk dengan bea impor suatu negara
4. Masalah Transpor Cost, Ongkos angkut dari pabrik ke pasar meninggikan harga suatu barang. Ongkos penganggutan barang ekspor harus dimasukkan dalam perhitungan biaya agar harga yang di peroleh untuk komoditi ekspor tersebut sesuai.

a. Keunggulan Absolute
 Setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Ha ini tentu akan di capai jika tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasil yang pada umumnya oleh kondisi alam yang di milikinya, seperti tambang, perkebunan, pertanian, kehutanan dan sebagainya. Di samping kondisi alam, keunggulan absolut juga dapat di peroleh dari suatu negara yang mampu memproduksi suatu komoditi yang paling murah di antara negara - negara lainnya. Keunggulan semacam ini umumnya tidak akan berlangsung lama karena kemajuan teknologi sehingga akan dengan cepat mengatasi proses produksi yang cepat dan ongkos yang lebih murah.

b. Keunggulan Komperatif
 Perdagangan Internasional terjadi apabila terjadi keunggulan komperatif antar negara. Keunggulan komperatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Suatu negara pada umumny akan mengkonsentrasikan untuk berproduksi dan mengekspor dan komoditi yang mana dia memiliki keunggulan komperatif yang lebih baik dan kemudian mengimpor komoditi yang mana mereka mempunyai keunggulan komperatif yang jelek dan terburuk.

c. Potensi Pasar Internasional
 Potensi pasar internasional di tentukan oleh beberapa macam, yaitu : struktur penduduk, daya beli serta pola konsumsi masyarakat yang di berlakukan untuk negara lain.

Tahap- Tahap Memasuki Bisnis Internasional 

 Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat, atau melibatkan diri secara bertahap, dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai dengan tahap yang kompleks dan mengandung resiko bisnis yang tinggi. Tahapan tersebut sebagai berikut :
a. Ekspor Insidentil/tahap awal, terjadi pada saat kedatangan orang asing di negeri kita kemudian dia membeli barang-barang lalu mengirimnya ke negaranya
b. Ekspor aktif, tahapan berikutnya berkembang dan terjalin hubungan bisnis yang rutin
c. Penjualan Lisensi, tahapan berikutnya negara pendatang akan menjual lisensi atau merek dari negaranya kepada negara penerima. Dalam tahap ini yang di jual adalah lisensi atau merek nya saja sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya.
d. Franchising, tahapan berikutnya lebih aktif yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja.Akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran produksi, Pengendalian mutu, pengawasan mutu, serta bentuk pelayanannya.
e. Pemasaran di luar negeri, tahapan ini memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang haruslah secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya
f. Produksi dan pemasaran di luar negeri, pada tahapan akhir ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi dan menjualnya di negara tersebut. tahapan ini memiliki unsur positif bagi negara berkembang karena negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut.

Hambatan Dalam Memasuki Bisnis Internasional

 Dalam menjalankan bisnis internasional tentu akan mengalami hambatan daripada pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang sering kali menghambat transaksi bisnis internasional. Ada beberapa hambatan dalam memasuki bisnis internasional, yaitu :
 a. Batasan Perdagangan Dan Bea Masuk, Barang-barang dari luar negeri akan di kenakan tarif bea yang tinggi sehingga mengakibatkan harga barang tersebut kalah bersaing dengan barang-barang dalam negeri
b. Perbedaan Bahasa, Sosial Budaya/Cultural, Bahasa merupakan alat yang vital dalam perdagangan internasional. Tanpa komunikasi yang baik maka hubungan bisnis akan susah berlangsung. Perbedaan kondisi sosial budaya juga merupakan suatu masalah yang perlu di cermati dalam melakukan bisnis internasional. Misalnya pemberian warna suatu produk harus berhati-hati karena warna tertentu pada suatu negara memiliki arti yang mungkinn akan bertentangan di negara tersebut.
c. Hambatan Politik Hukum dan Perundang-Undangan, Hubungan politik yang kurang baik antar satu negara dengan negara lain akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis antara negara tersebut. Ketentuan hukum atau perundang-undang yang berlaku di negara tersebut juga akan membatasi hubungan bisnis tersebut.
d.  Hambatan Operasional, merupakan masalah operasional yakni transportasi atau pengangkutan barang yang di perdagangkan antara satu negara dengan negara lain. Hal ini akan menyebabkan biaya pengangkutan akan menjadi lebih mahal, sehingga berimbas terhadap harga barang yang di perdagangkan tersebut.

Perusahaan MultiNasional (PMN)

Merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan secara internasional melakukan operasinya di berbagai negara. Di era globalisasi yang melanda dunia dimana dalm kondisi tidak ada satu negara akan terpengaruh oleh tindakan yang dilakukan negara lain, sehingga dengan cara cepat dan dalam waktu yang bersamaan kita dapat mengetahui segala kejadian yang terjadi seluruh dunia. Seolah-olah tidak ada batas-batas antara negara yang satu dengan negara lainnya. Kebutuhan barang-barang tersebut cenderung tidak akan berbeda dengan negara lainnya. Kecenderungan yang sama ini, mendorong perusahaan untuk beroperasi secara internasional. Perusahaan tersebut akan mencari tempat pabrik untuk memproduksi barang-barang yang lebih murah untuk di pasarkan ke seluruh dunia sehingga akan lebih ekonomis dan memiliki daya saing yang tinggi. Ada banyak perusahaan multinasional di antara nya adalah : Coco Cola, Johnson & Johnson, Mitsubishi Electric, Nestle, Unilever dan sebagainya.

BAB 13 :Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

 

 Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

Benturan Dengan Kepentingan Rakyat

 Didalam menjalankan tugas produksi barang atau jasa untuk di sajikan kepada konsumen tidak jarang terjadi konflik kepentingan masyarakat umum dengan perusahaan. Konflik ini kerap kali terjadi karena perusahaan menimbulkan polusi (air limbah, udara, bahkan polusi mental kejiwaan). Di perlukan pengelolaan yang lingkungan yang baik agar masyarakat sebagai pemilik faktor produksi tidak merasa di rugikan. Para pengusaha di tuntut untuk lebih banyak memperhatikan aspek-aspek sosial dan menerapkan etika bisnis secara jujur. Konflik kepentingan bisnis dengan masyarakat akan selalu muncul dan kadang sulit untuk menyelesaikannya. Apabila konflik mencapai jalan buntu maka biasanya masyarakat menggunakan tangan pemerintah untuk menjadi penengah masalah tersebut. Hal ini yang melatarbelakangi ketentuan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha yang akan mendirikan pabrik harus mendapatkan izin HO (Hinder Organisie) agar dapat di cegah konflik di kemudian hari. 

Klasifikasi Aspek Pendorong Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan menimbulkan ganguan lingkungan akan di anggap sebagai bisnis yang tidak etis. Dorongan pelaksanaan etika bisnis datang dari luar dan dari dalam.

 a. Dorongan Dari Pihak Luar, dari lingkungan masyarakat. Seringkali menghadapi kendala berupaya adanya biaya tambahan yang kadang cukup besar bagi perusahaan dan di perhitungkan dalam untung-rugi perusahaan. Sehingga pengelolaan lingkungan dan sumbangan kepedulian kepada masyarakat sekita seringkali di abaikan.

b. Dorongan dari dalam bisnis itu sendiri, sisi humanisme pebisnis yang melibatkan rasa, karsa, dan karya yang menjadi aspek pendorong diciptakannya etika bisnis yang baik dan jujur. Dengan demikian maka secara inter pelaksanaannya akan terbentur pada pertimbangan untung dan rugi yang pada umumnya mendominasi dan menjadi ciri dari suatu bisnis. Oleh karena itu mereka juga sering terdorong rasa kemanusiaannya untuk menerapkan etika bisnis yang baik dan jujur.

Dorongan Tanggung Jawab Sosial

 Klasifikasi masalah sosial yang mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial pada sebuah bisnis salah satunya adalah pada penerapan manajemen orientasi. Problem-problem sosial seperti kebersihan kota, kesehatan, ketertiban masyarakat, lingkungan, pelestarian lingkungan alam dan sebagainnya, mendorong para pengusaha melakukan kegiatan bisnisnya seiring dengan terciptanya kondisi tersebut. Adapun masalah-masalah sosial yang mendorong suatu bisnis melakukan tanggung jawab sosial dapat di klasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu :

 a. Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan

 Pada umumnya kegiatan-kegiatan inter yang terjadi didalam perusahaan menimbulkan bentuk-bentuk hubungan kedinasan yang kaku, keras, dan otoriter. Prosedur administrasi yang panjang dan  berbelit-belit serta jenjang wewenang dan struktur organisasi sering kali menimbulkan tekanan batin bagi para pelaksana bisnis. Hal ini di sebabkan pada umumnya hubungan-hubungan di laksanakan melalui surat-surat dinas, kartu dinas, memo dinas dan sebagainya serta di barengi dengan prosedur administrasi yang sangat panjang apalagi otoriter. Hubungan kemanusiaan lalu menjadi kaku dan menimbulkan suasana kerja yang kurang manusiawi diantara mereka dalam perusahaan itu sendiri. Hubungan yang kurang manusiawi sering juga terjadi antar perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan dengannya.

 Manfaat Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan

 Penerapan manajemen orientasi kemanusiaan akan menimbulkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang di antara petugas atau karyawan dalam perusahaan tersebut maupun antara perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- Adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memiliki sehingga tercipta kondisi manajemen parsitipatif. Hal ini menyebabkan semua aspek dapat di kerjakan, di peroleh dan di awasi secara maksimal.

- Berkurannya absen karyawan yang di sebabkan  kenyamanan kerja sebagai hasil hubungan kerja yang menyenangkann dan baik. Hubungan baik ini merupakan hal terpenting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

- Peningkatan modal kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat dan meningkatkan produktivitas kerja

- Kepercayaan konsumen yang meningkat dan merupakan modal dasar bagi perkembangan selanjutnya dari pemasaran suatu perusahaan.

- Peningkatan mutu produksi yang di sebabkan oleh terbentuknya rasa pengabdian dan kebahagiaan karyawan.

 b. Ekologi dan Gerakan Pelestarian Lingkungan

 Ekologi mempelajari keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya pada saat mendapat perhatian yang besar bagi Indonesia maupun luar negeri. Kegiatan bisnis ini sering kali menimbulkan ekologi. Misalnya hutan-hutan banyak di tebang untuk industri perkayuan, sehingga hutan menjadi gundul sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor. 

c. Penghematan Energi

  Energi yang berasal dari sumber daya alam telah banyak terkuras oleh kegiatan bisnis seperti misalnya batu bara, minyak dan gas, dimana energi semacam itu tergolong energi yang tidak dapat di reproduksi lagi. Oleh karena itu, penghematan energi macam itu perlu segera di giatkan. Masalah penanganan energi ini pada umumnya dapat di kelompkkan menjadi 2 bagian yaitu, problem jangka pendek yang mencakup penghematan pemakaian energi serta konservasi sumber alam tersebut agar dapat lebih awet dan bertahan cukup lama. Problema jangka panjang yaitu penanganan energi jangka panjang yang meliputi penciptaan sumber-sumber energi alternatif/pengganti dan koordinasi antara tujuan-tujuan sosial dengan bertambahnya kebutuhan energi

d. Partisipasi pembangunan bangsa

  Penggunaan teknologi pada padat modal lebih banyak mengggunakan mesin, memang lebih efisien namun kurang membantu program pemerintah dalam hal mengatasi problem penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kesadaran pabrik-pabrik untuk tidak menerapkan teknologi padat modal dan kemudian secara sadar menerapkan teknologi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah upaya yang perlu di giatkan. 

Etika Bisnis

 Merupakan penerapan secara langsung tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti halnya manusia yang memiliki etika pergaulan antar manusia, maka pergaulan bisnis dengan masyarakat umum juga memiliki etika pergaulan yaitu etika pergaulan bisnis. Etika pergaulan bisnis meliputi beberapa hal, antara lain :

 a. Hubungan antara pebisnis dengan konsumen 

 Merupakan pergaulan antara konsumen dengan produsen yang paling banyak di temui. pertemuan selalu ada untuk membahas aspek harga dan kualitas barang. 

b. Hubungan dengan Karyawan

 Bentuk hubungan ini meliputi penerimaan (rekruitment), latihan (Training), promosi, transfer maupun pemberhentian (determination). Dimana segala bentuk hubungan tersebut harus dijalankan secara jujur dan objektif.

c. Hubungan antar Bisnis

 Hubungan ini merupakan hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Hal ini bisa terjadi hubungan antara perusahaan dengan pesaingnya, dengan penyalur, dengan grosirnya, dengan pengecernya, agen tunggal bahkan distributornya.

d. Hubungan dengan Investornya

 Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan yang terutama telah dan akan "go public" harus menjaga pemberian informasi yang jujur, karena informasi yang tidak jujur akan menjerumuskan infestor untuk mengambil keputusan yang keliru. 

e. Hubungan dengan Lembaga-lembaga keuangan.

   Pada umumnya merupakan hubungan yang bersifat financial, berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Kejujuran menjadi sangat penting di sini karena menyangkut kepentingan masyarakat umum mengenai pajak. 

Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

 Penerapan dan kepedulian sosial dari suatu bisnis berbentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial bisnis.  Sejalan dengan itu dapat di lihat bahwa semakin tinggi tingkat kepedulian sosial suatu bisnis maka semakin meningkat pula pelaksanaan praktek bisnis etika masyarakat. Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat kita temui di Indoneisa adalah :

 a. Pelaksanaan Hubungan Industrialis Pancasila (HIP)

 Banyak pengusaha yang telah menyusun dan melaksanakan hubungan industri pancasila ini dalam bentuk yang sering di kenal sebagai kesempatan kerja bersama (KBB). KKB merupakan sebuah pedoman tentang hubungan antara pengusaha dengan para pekerja dan karyawan perusahaan yang biasa di tuangkan dalam sebuah buku. Dimana di atur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Beberapa hak karyawan adalah cuti, Tunjangan hari raya (THR) dan pakaian kerja.

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

  Banyak pengusaha yang pada saat ini telah melaksanakan AMDAL dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Wujud nyata dalam AMDAL ini tercermin dalam pelaksanaannya mengolah limbah industri sehingga limbah tersebut tidak mengganggu lingkungan.

c. Penerapan Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

 Penerapan prinsip K3 telah banyak dilaksanakan oleh para pengusaha kita. Pengusaha yang telah memperoleh penghargaan "Zero Accident " berarti telah menjalankan proses produksinya sedemikian lama tanpa mengalami kecelakaan kerja bagi karyawannya. Dalam melaksanakan praktik K3, memerlukan banyak alat pelindung bagi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya baik topi pengaman, masker, maupun pakaian pekerjaan khusus dan sebagainnya.

d.  Perkebunan Inti Rakyat (PIR)

 Pelaksana program pemerintah yang berupa PIR dimana hal ini perusahaan besar yang biasanya milik negara akan menjadi motor penggerak pembangunan perusahaan masyarakat di sekitarnya yang merupakan plasma. Perusahaan masyarakat yang merupakan plasmanya akan mendukung kelancaran pemasokan bahan baku bagi perusahaan besar milik negara sehingga dengan system ini akan saling membantu antara perusahaan besar dengan perusahaan masyarakat yang umumnya kecil. Dengan demikian maka pembangunan bangsa akan berjalan secara seimbang dan menopang.

e. Sistem Bapak Angkat-Anak Angkat

 Dalam sistem ini melibatkan pengusaha besar yang mengangkat pengusaha kecil/menengah sebagai mitra kerja yang harus mereka bina. Terkadang hal ini dapat menjadi masalah pengusaha besar. Oleh karena itu, di butuhkan kesadaran tinggi dalam pelaksanaannya.

BAB 11 : Akutansi dan Laporan Keuangan

AKUTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN

Defenisi Akutansi
 Akutansi berasal dari kata accounting yang artinya menghitung atau mempertanggung jawabkan. Akutansi digunakan pada seluruh kegiatan kegiatan bisnis diseluruh dunia untuk mengambil keputusan. Akutansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan, penganalisian dan pengkomunikasian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk mengambil keputusan serta tujuan lainnya.

Fungsi Akutansi 
 Fungsi utama akutansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akutansi tersebut, kita dapat melihat posisi keuangan serta perubahan yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Fungsi dasar akutansi adalah sebagai berikut :
- Menciptakan sistem akutansi
- Membuat prosedur untuk mencatat, menggolongkan dan memasukkan secara singkat transaksi-transaksi perusahaan.
- Memberikan laporan/keterangan pada manajemen untuk penyusunan anggaran dan pengendalian aktiva dan pengambilan keputusan.
Untuk menyederhanakan, fungsi akutansi di bagi menjadi pihak intern perusahaan dan pihak ekstern perusahaan.
a. Pihak Intern
 Akutansi berguna untuk mencapai tujuan-tujuan berikut, yaitu :
- Perencanaan, yaitu berdasarkan ekonomi yang tepat, dapat di susun rencana kerja yang baik untuk pelaksanaan kegiatan tahap berikutnya.
- Pengendalian, yaitu : berdasarkan rencana dan penerapan sistem akutansi yang baik dapat di kontrol atau di nilai jalannya kegiatan perusahaan.
- Pertanggung jawaban, yaitu : Setelah diadakan pencatatan terhadap semua jumlah transaksi dan kejadian, pada akhir periode disusun laporan keungan untuk di sampaikan kepada pemilik atau pihak ekstern lain untuk mendapatkan penilaian.
- Pengambilan keputusan, yaitu : setelah laporan keuangan di susun pihak pimpinan/manager dalam perusahaan akan menentukan kebijakan/keputusan untuk masa yang akan datang.
- Mengetahui tingkat keberhasilan, yaitu : keberhasilan usaha yang di capai oleh suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan besar-kecilnya laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut.
b. Pihak Ekstern
 Akutansi digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan ekonomi bagi mereka yang memerlukan informasi tersebut.

Pihak-Pihak Yang Berkepentingan
 Orang-orang yang terlibat di dunia usaha, mereka sangat membutuhkan informasi yang relevan dan akurat yang di sediakan oleh akutansi, dimana akutansi sebagai kegiatan jasa yang berfungsi sebagai penyedia data kuantitatif yang di perlukan oleh pihak-pihak tersebut untuk perkembangan usahanya. Pihak yang berkepentingan tersebut, antara lain :
a. Para Pemilik dan Calon Pemilik Perusahaan
 Para pemilik dan calon pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan tersebut.
b. Para Pengelola Perusahaan
 Para pengelola perusahaan ini adalah para manager, jajaran direksi. Bagi pengelola perusahaan, akutansi digunakan untuk berbagai tujuan. Diantaranya informasi bagi manajemen sebagai bahan analisa dan interprestasi dalam melakukan evaluasi atas kegiatan dan pencapaian hasil yang direncanakan perusahaan.
c.Para Pegawai/Karyawan Perusahaan
 Para pegawai/karyawan perusahaan sebenarnya sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi keungan perusahaan. Hal ini di hubungkan dengan hak-hak pegawai dalam bidang penggajian ataupun bonus serta perangsang sosial lainnya dari perusahaan untuk tujuan kesejahteraan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pengabdian karyawan terhadap perusahaan tersebut.
d. Para Investor
 Para investor yang bermaksud menginvestasikan modalnya ke dalam suatu perusahaan, untuk pelaksanaan investasinya harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan perusahaan yang bersangkutan agar jangan sampai dananya terbuang sia-sia.
e. Para Kreditor
 Para kreditor seperti Bank pemberi kredit sangat memerlukan laporan keuangan yang akan diberikan kredit yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan penetapan, pemberian kredit.
f. Pemerintah
 Pemerintah sangat berkepentingan dalam menilai maju mundurnya perusahaan yang ada di negaranya tersebut. Misalnya untuk menentukan kebijaksanaan sumber penerimaan negara dari sumber pajak dari sektor pajak atau menentukan kebujaksanaan lain yang menentukan kebijaksanaan lain dengan memberikan fasilitas tertentu dari pemerintah.
g. Rekanan Perusahaan
 Rekanan perusahaan merupakan perusahaan-perusahaan yang di ajak kerja sama dalam suatu kegiatan atau proyek-proyek tertentu yang sifatnya bekerjasama untuk saling mendukung dalam penyelesaian kegiatan yang digarap bersama.

Prinsip Akutansi
 Prinsip akutansi adalah aturan pengambilan keputusan umum, yang diturunkan baik dalam tujuan maupun konsep teoritis akutansi, yang mengatur pengembangan teknik-teknik akutansi. Berikut berbagai macam prinsip akutansi :
- Konsep Entitas (kesatuan usaha) merupakan konsep yang paling mendasar dalam akutansi. Konsep entitas (kesatuan usaha) adalah suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari prganisasi lain atau individu lainnya. Konsep ini penting dalam menilai keuangan dan menilai hasil usaha suatu organisasi atau bagian dari organisasi. Antara kesatuan usaha yang satu dengan yang lain atau dengan pemiliknya terdapat garis pemisahyang tegas. Ini berarti bahwa keuangan yang menyangkut satu kesatuan usaha tidak boleh dicampur dengan kasatuan usaha lain atau dengan pemiliknya. Tanpa konsep ini maka laporan keungan akan menjadi kacau, karena yang tercantum dalam laporan keungan suatu organisasi mungkin dimasuki kejadian-kejadian keuangan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan organisasi tersebut.
- Prinsip Obyektifitas, Catatan dan laporan akutansi harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Data semacam itu harus bisa dikonfirmasi oleh pengamat yang independen. Oleh karena itu catatan akutansi harus didasarkan pada informasi yang berawal dari kegiatan yang didokumentasi dalam bentuk bukti yang obyektif.
- Prinsip Cost (Biaya). Prinsip ini menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau di peroleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Meskipun pembeli tahu, bahwa harga masih bisa ditawar tetapi barang atau jasa yang dibeli akan dicatat dengan harga yang sesungguhnya yang telah disepakati dalam transaksi yang tersebut.
- Prinsip Biaya Historis ( Historical cost principle). Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal, dan biaya.
-Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle) merupakan aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau equivalentnya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas.
- Prinsip Mempertemukan (Matching Principle) adalah yang mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini biasanya diterapkan saat kita membuat jurnal penyesuian. Dengan adanya prinsip ini, kita harus menghitung berapa besar biaya yang sudah benar-benar menjadi beban kita meskipun belum dikeluarkan, dan berapa besar pendapatan yang sudah benar-benar menjadi beban kita meskipun belum dikeluarkan, dan berapa besarnya pendapatan yang sudah benar-benar menjadi hak kita meskipun belum kita terima selama periode berjalan.
- Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) merupakan metode-metode ataupun prosedur yang digunakan dalam proses akutansi dan diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Konsistensi tidak dimaksudkan sebagai larangan penggantian metode, jadi masih dimungkinkan untuk mengadakan perubahan metode yang dipakai. Jika ada penggantian metode, maka selisiah yang cukup berarti terhadap laba perusahaan harus dijelaskan dalam laporan keuangan, tergantung pada sifat dan perlakuan terhadap perubahan metode atau prinsip tersebut.  
- Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Hal ini di perlukan karena melalui laporan keuanganlah kita dapat mengetahui kondisi suatu perusahaan dan mengambil keputusan atas perusahaan tersebut. Apabila laporan keuangan yang disajikan tidak lengkap, maka dapat menyesatkan para pemakainnya.

Pengertian Laporan Keuangan
 Laporan keungan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akutansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga diartikan sebagai ringkasan dari proses akutansi selama tahun buku yang bersangkutan yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dan data aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan  terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Isi Laporan Keuangan
 Laporan keuangan sangatlah penting bagi pihak-pihak terkait. Yang terpenting dalam laporan akutansi dari pertanggungjawaban pemilik adalah neraca (Balance Sheet) dan Laporan laba-rugi (Income statement). Laporan ini sangat penting, dan ada satu lagi laporan yang tidak kalah pentingnya yang dinamakan laporan perubahan modal ( Capital Statement) :
a. Laporan Laba/Rugi (Income Statement/Profit and Loss Statement)
 Laporan laba/rugi melaporkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu. Dari laporan ini kita bisa mengetahui besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama satu periode.
* Pendapatan di kelompokkan berdasarkan :
- Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan bisnisnya.
- Pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan bisnisnya.
* Beban (biaya) di kelompokkan berdasarkan :
- Biaya operasional
- Biaya non-operasional
b. Laporan Perubahan Modal (Capital Statement)
 Laporan perubahan modal menggambarkan perubahan modal pemilik yang berisikan modal awal, laba/rugi bersih, prive. Laporan ini cukup penting, sehingga pada akhir-akhir ini cenderung disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan (Financial Statement). Seluruh penyajian laporan keuangan harus menggambarkan :
- Nama pemilik/perusahaan
- Nama dari laporan
- Tanggal atau periode
c. Neraca (Balance Sheet)
 Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan dalam akutansi yang menunjukkan keadaan keuangan secara sistematis dari suatu perusahaan pada saat tertentu dengan cara menyajikan daftar aktiva, utang dan modal pemilik perusahaan. Bagian aktiva neraca biasanya disusun berdasarkan urutan cepat lambatnya aktiva tersebut dikonversikan menjadi kas atau di gunakan dalam operasi.

Bentuk Neraca
 Neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa harta, utang dan modal pada suatu perusahaan untuk satu periode akutansi tertentu.  Unsur-unsur neraca terdiri atas :
- Harta (aktiva), merupakan sumber ekonomi yang di harapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari.
- Utang (Liabilitas), merupakan tanggung jawab yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan  pada masa akan datang pada pihak lain. Liabilitas adalah kebalikan dari aset yang merupakan sesuatu yang dimiliki.
- Modal (Ekuitas), merupakan satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan atau perseorangan.
Neraca dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu :
a. Bentuk Skontro : Dalam bentuk ini, neraca di susun menjadi dua sisi sebelah-menyembelah, sisi kiri (debit) untuk mencatat harta perusahaan dan sisi kanan (kredit) untuk mencatat utang dan modal perusahaan.
b. Bentuk Staffel : Dalam bentuk ini, neraca di susun dari atas kebawah menjadi secara berurutan mulai dari harta kemudian di ikuti modal dan utang.
c. Langkah-langkah penyusunan neraca :
* Judul laporan, Menuliskan nama perusahan, nama laporan dan periode laporan di tengah atas halaman.
* Isi Laporan:
- Harta disusun berdasarkan tingkat likuiditas, artinya yang paling lancar ditulis terlebih dahulu, disusul oleh harta yang mudah di cairkan dan akhirnya data tetap.
- Utang di susun berdasarkan tanggal jatuh tempo, artinya utang yang terlebih dahulu jatuh tempo di tulis terlebih dahulu, sedangkan utang jangka panjang ditulis berikutnya.
- Modal disusun berdasarkan lama tidaknya tertanam diperusahaan, artinya modal yang paling lama  tertanam pada perusahaan di tulis paling akhir.

Laporan Laba/Rugi (Income Statement/Profit and Loss Statement)
 Laporan laba-rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akutansi tertentu. Unsur-unsur laporan laba-rugi adalah penghasilan dan beban.
a. Penghasilan (income), terbagi menjadi dua macam yaitu :
* Pendapatan (Revenues), yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan berbeda, seperti penjualan barang dagangan, penghasilan jasa, pendapatan bunga, pendapatan devisa, royalti dan sewa.
* Keuntungan (Gains), yaitu dafinis lain dari penghasilan yang mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin.
b. Beban (Exspense), terdiri dari :
* Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas persediaan, aktiva tetap, yang meliputi : harga pokok penjualan, gaji dan upah, penyusutan.
* Kerugian, yaitu definisi lain beban yang mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang jarang terjadi, seperti bencana alam, kebakaran.

Bentuk Laporan Laba/Rugi
 Laporan laporan laba-rugi dibuat dalam dua bentuk, yaitu :
* Bentuk Single Step atau langsung
 Semua pendapatan di kelompokkan tersendiri dibagian atas dan dijumlahkan, kemudian semua beban di kelompokkan tersendiri di bagian bawah dan di jumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, maka selisih jumlah tersebut merupakan laba bersih atau rugi bersih.
* Bentuk Multiple Step atau tidak langsung
 Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha, demikian juga beban di bedakan menjadi beban usaha dan beban diluar usaha. Pendapatan dan beban usaha dijadikan pertama, sedangkan pendapatan dan beban diluar usaha di sajikan berikutnya.

Tujuan Laporan Keuangan
  Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu dan tidak di wajibkan menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi :
- Aktiva
- Kewajiban
- Ekuitas
- Pendapatan dan beban termasuk keuntungan
- Arus kas
 Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan khusus dalam hal waktu dan kepastian yang di peroleh kas serta setara kas.


 

Dampak Kenaikan Bahan bakar Minyak (BBM) Terhadap Perekonomian Masyarakat

 

Dampak Kenaikan BBM Terhadap Perekonomian  Masyarakat

Latar Belakang

 Indonesia kaya akan hasil minyak buminya dan merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi. Namun, Indonesia juga merupakan salah satu negara pengimpor minyak. Akan tetapi, akibat kurangnya sumber daya manusia lumbung minyak di tanah air banyak di kelola oleh perusahaan asing. Pertamina sebagai salah satu perusahaan minyak yang di kelola BUMN hanya sebagai pajangan saja dan tidak mampu untuk mengelola semua minyak tersebut. Sehingga pemerintah berlomba - lomba memberikan izin kepada pengelola asing untuk mengelolanya. Jadi wajar saja banyak terjadi penolakan di berbagai daerah, demontrasi dan kecaman kenaikan harga BBM (bahan Bakar Minyak) wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

  Masalah tentang kenaikan BBM  dalam negeri menyebabkan perubahan perekonomian yang sangat drastis. Kenaiakan harga BBM akan sangat berpengaruh terhadap harga barang dan jasa kebutuhan hidup masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa sangat berpengaruh terhadap tinggi nya inflasi di Indonesia dan dapat  mempersulit perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Masalah lain yang muncul akibat kenaikan bbm adalah kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Akibat naik nya harga BBM berdampak naik nya harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang mengalami kenaikan sehingga kondisi perekonomian indonesia juga akan semakin turun dan mengalami masalah. Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga bbm juga tidak bisa di hindari, karena bbm merupakan unsur vital untuk melakukan proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Di sisi lain, bbm juga tidak bisa di hindari karena akan berdampak pada naiknya anggaran dan akan membebani APBN. Sehingga indonesia sangat sulit untuk mendorong dan memajukan pertumbuhan Indonesia, baik di tingkat investasi maupun pembangunan - pembangunan lain yang dapat memajukan kondisi ekonomi indonesia. Dengan naiknya tingkat inflasi sangat di perlukan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah demi menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini bank sentral yakni Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat berhubungan dengan inflasi yang terjadi saat ini. 

 Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini, selain pemerintah bertugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satu langkah untuk mengatasi masalah inflasi tersebut adalah mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga di kenal dengan sebutan Diskonto yang merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter.

Pembahasan 

 Negara Indonesia di kenal sebagai salah satu ladang minyak terbesar dan penghasil minyak dunia. Namun indonesia juga merupakan salah satu pengimpor minyak. Hal ini di sebabkan karena produksi minyak tiap tahun semakin berkurang, sedangkan pemakai akan konsumsi minyak terus bertambah setiap tahunnya. Selama ini pemerintah memberikan dan subsidi untuk BBM yang di ambil dari APBN, sehingga kita dapat membeli BBM dengan harga murah akibat adanya subsidi BBM tersebut. Tatapi dengan naiknya harga minyak dunia, pemerintah tidak dapat menjual harga bbm dengan murah kepada masyarakat. Agar tidak terlalu membebani APBN, pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM. Ketika kebijakan tersebut sudah di ambil, maka akan mempengaruhi beberapa aspek di dalamnya. Walaupun dampak kenaikan harga BBM tersebut sulit di hitung dalam gerakan kenaikan inflasi, tetapi dapat di rasakan dampaknya yang relatif kuat. Dampak ini muncul karena pelaku pasar terutama pedagang eceran ikut terpengaruh dengan kenaikan BBM sehingga mereka juga menaikkan harga-harga barang dagangannya. Perekonomian masyarakat Indonesia yang tergolong menengah kebawah akan merasakan dampak pengaruh yang sangat tinggi bagi hidup mereka. Dimana BBM merupakan salah satu kebutuhan utama untuk mencari mata pekerjaan mereka. Jika BBM naik maka sejumlah barang-barang kebutuhan kebutuhan pun akan meningkat. Dari sektor ekonomi masyarakat, akan berdampak menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan BBM maka akan di barengi dengan kenaikan tarif listrik, transportasi, dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling terkena akibat naiknya harga BBM adalah rakyat miskin. Misalnya dengan naiknya premium sebagai bahan bakar transportasi akan menyebabkan naiknnya tarif angkutan. Dengan kenaikan tarif angkutan tersebut maka akan mendorong kenaikan harga-harga barang yang banyak menggunakan jasa transportasi tersebut dalam distribusinya ke pasar. Demikian pula dengan naiknya harga solar akan menyebabkan naiknya harga barang/jasa yang dalam proses produksinya menggunakan solar sebagai sumber energinya. Kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai sangat membantu dan bermanfaat untuk masyarakat golongan ini. Sehingga anggaran tersebut harus mampu untuk di pergunakan dalam ekonomi mikro. Kenaikan BBM akan terus mendongkrak biaya produksi dan biaya operasional seluruh jenis barang yang menggunakan BBM sebagai salah satu input produksinya yang pada akhirnya beban produksi tersebut di alihkan ke beban produksi yang dihasilkannya. Kenaikan harga jenis BBM ini akan menyebabkan kenaikan harga di berbagai level harga, seperti barang di tingkat produsen, distributor/pedagang besar sampai  ke tangan pedagang eceran dan hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen.
 Kenaikan harga BBM juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan, biaya pendidikan terutama pendidikan menengah atas  dan pendidikan tinggi akan semakin meningkat. Jangkauan masyarakat ekonomi menengah kebawah akan sangat kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya pendapatan dan harga yang semakin tidak terjangkau. Kebijakan pemerintah terhadap golongan menengah ke bawah dengan memberikan dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah sangat bermanfaat karena dapat mengurangi beban biaya bagi masyarakat yang kurang mampu.

  Masalah lain yang timbul akibat kenaikan BBM adalah kehawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi karena dampak kenaikan barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya mengalami kenaikan, sehingga daya beli masyarakat menurun.

 Sektor kesehatan akan terkena dampak kenaikan bbm, dimana biaya kesehatan yang meningkat menyebabkan jangkauan layanan kesehatan menjadi semakin sulit. Ekonomi masyarakat yang rendah biasanya berhubungan dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat.Meninkatnya jumlah penyakit akibat pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah selain hanya memberikan jaminan kesehatan masyarakat juga pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Peranan puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat harus di kembalikan peranan utamanya dalam upaya pencegahan penyakit. Meningkatkan palayanan posyandu dalam membina masyarakat dan mendeteksi secara dini tumbuh kembang anak.

Kesimpulan 
  Naiknya harga BBM akan sangat berdampak bagi masyarakat. Dampak yang sangat signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada kondisi perekonomian nasional. Jumlah uang yang beredar dalam  masyarakat akan bertambah dan akan berdampak pada berbagai jenis barang dan jasa. pada sisi lain, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bbm sudah sangat positif, karena dapat meningkatkan infrastruktur, perekonomian rakyat, penjamin kesehatan, pendidikan rakyat. Inilah yang menjadi tugas penting bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, melalui pengawasan - pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang di pilih rakyat untuk duduk di kursi pemerintahan. Akan tetapi, hal ini bisa menjadi negative akibat minimnya informasi masyarakat terkait tujuan pemerintah mengenai kenaikan harga bbm ini. Hal ini akan menjadi kerusuhan dan kekacauan di lingkungan sosial, politik bahkan dari dunia pendidikan akan terpengaruh terkait kebijakan tersebut. Dalam mengatasi kanaikan bbm pemerintah pasti mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sebagian besar masyarakat harus mendukung penuh terhadap rencana-rencana yang di lakukan pemerintah.